Mamuju, Mesakada.com – Konflik agraria akibat tambang, khususnya tambang pasir yang terus meluas di Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju.
Mereka mendesak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), agar mengambil sikap tegas dan berpihak pada masyarakat yang terdampak. Menurut Ketua PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, keberadaan tambang pasir di berbagai wilayah justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga setempat.
Ia menyebut bahwa konflik terjadi di beberapa titik, termasuk Kalukku Barat dan Beru-Beru dengan PT. Jaya Pasir Andalan, Gentungan dan Kanang-Kanang dengan CV. Sinar Harapan, Budong-Budong dengan PT. Yakusa Tolelo Nusantara, serta Karossa dan Sarasa dengan PT. Alam Sumber Rezeki. Sementara itu, warga Lariang juga mengalami permasalahan serupa dengan PT. Kulaka Jaya Perkasa.
“Kami meminta kepada Gubernur Sulbar agar bisa serius mencarikan solusi terkait persoalan konflik agraria ini. Apalagi, saat ini beberapa warga di Kalukku Barat, Beru-Beru, Karossa, dan Sarasa justru dilaporkan ke Polda Sulbar oleh pihak perusahaan setelah mereka melakukan penyegelan alat berat dan mengusir kapal penyedot pasir. Artinya, konflik ini semakin memanas dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” kata Refli, Jumat 7 Maret.
Ia menilai bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada investasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis bagi masyarakat.
Refli menekankan bahwa sebagian besar warga di lokasi tambang pasir menolak keberadaan perusahaan tersebut, meskipun izin operasional telah diterbitkan.
“Aduan warga yang masuk ke PMII menunjukkan bahwa mereka menolak tambang pasir bukan karena izin perusahaan sah atau tidak, tetapi karena mereka hanya membutuhkan program peningkatan kesejahteraan, bukan eksploitasi sumber daya yang justru merusak lingkungan,” lanjutnya.
PMII Mamuju juga mengakui bahwa investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Kami tentu sangat mendukung investasi jika sejalan dengan kesejahteraan rakyat kecil. Tapi kalau justru merugikan petani, nelayan, hingga masyarakat adat, maka saya rasa wajib kita tolak bersama, termasuk oleh Gubernur Sulbar sendiri,” pungkasnya. (*)
