Mamuju, Mesakada.com — Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Sulbar menargetkan 84 lokasi pada 2026. Dari jumlah tersebut, empat desa belum memiliki jaringan listrik PLN, sementara lokasi lainnya merupakan desa yang masih memiliki dusun tanpa akses listrik.
Empat desa tersebut yakni Desa Ulumambi dan Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Mamuju.
Program Lisdes menjadi bagian dari upaya memperluas akses listrik masyarakat sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Sulbar yang saat ini berada di kisaran 90,94 persen, terendah di kawasan Sulawesi.
Rencana pembangunan tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Heryanto Sampealang, yang didampingi Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, di ruang kerja gubernur, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Heryanto mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil. Salah satunya kondisi akses jalan yang rusak dan ekstrem sehingga menyulitkan distribusi material ke lokasi pembangunan.
Selain itu, sejumlah jalur jaringan listrik melintasi kawasan hutan lindung yang membutuhkan proses perizinan dari Kementerian Kehutanan.
“Kami membutuhkan dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR dan DLHK untuk memperlancar distribusi material serta membantu percepatan perizinan melintasi kawasan hutan,” ujar Heryanto.
Gubernur Suhardi Duka meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersinergi dengan PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa. Menurutnya, infrastruktur ketenagalistrikan menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi kendala di lapangan.
Dinas ESDM juga mendorong program PELITA Sulbar melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperluas akses listrik bagi masyarakat, termasuk rumah tangga miskin.
Percepatan pembangunan Lisdes diharapkan dapat menjangkau wilayah yang selama ini belum menikmati layanan listrik PLN. Namun, penyelesaian persoalan akses jalan dan perizinan kawasan hutan menjadi bagian penting agar pembangunan di 84 lokasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana. (*)
