Muh. Nur Shiddiq As Ad
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tomakaka Mamuju
Sulawesi Barat sebagai provinsi yang terus bersolek, bumi Malaqbi tidak pernah sepi dari kucuran program nasional. Mulai dari proyek infrastruktur, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga penguatan kebudayaan bergantian mengetuk pintu daerah.
Namun, di tengah kepungan program yang begitu masif, sebuah pertanyaan mendasar muncul. Apakah deretan program itu sudah benar-benar menyentuh sumsum kebutuhan masyarakat kita atau sekadar menjadi angka-angka statistik di laporan kerja birokrasi?
Menelan semua program nasional mentah-mentah tanpa filter yang kuat justru berpotensi mengaburkan identitas dan potensi riil daerah. Di sinilah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Sulbar dituntut tidak sekadar menjadi “staf administrasi” Jakarta, melainkan menjadi operator yang cerdas.
Membumikan dan Menjaga Kedaulatan Lokal
Langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan lokalisasi program secara radikal. Program nasional yang bersifat makro harus ditarik dan diselaraskan dengan dua pilar utama ruang hidup kita, Ekonomi Hijau (Green Economy) di pegunungan dan Ekonomi Biru (Blue Economy) di sepanjang pesisir.
Program ketahanan pangan nasional misalnya, jangan lagi diterjemahkan sebagai proyek fisik semata, melainkan harus memperkuat komoditas rakyat seperti kakao, kopi, dan kelapa secara berkelanjutan. Begitu pula di sektor maritim, program pusat harus dipaksa tunduk pada kepentingan kedaulatan nelayan lokal dan hilirisasi hasil laut, bukan membuka ruang bagi eksploitasi yang meminggirkan masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah harus berani mengambil posisi tawar yang tegas. Pemprov harus memetakan zonasi potensi kabupaten secara jeli agar ego sektoral terkikis, sementara Pemkab memastikan bahwa penerima manfaat terbesar dari setiap program pusat adalah ekosistem “ekonomi kampung”.
Pemuda Mengubah “Ketergantungan Digital” Menjadi “Kedaulatan Kreatif”
Namun, tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi macan kertas tanpa adanya daya dorong dari motor penggerak peradaban. Yaitu, Pemuda.
Di tengah bonus demografi yang sering digemborkan, tantangan terbesar pemuda Sulawesi Barat hari ini adalah jebakan kepasifan digital. Ketika ruang-ruang tunggu dan warung kopi dipenuhi oleh jemari yang sibuk dengan game online atau konsumsi konten instan, kita sedang mempertaruhkan masa depan daerah.
Pemuda Sulbar harus mengambil peran sebagai subjek, bukan objek dari pembangunan.
- Menjadi Agen Smart Farming dan Local Entrepreneurship, karena masa depan ekonomi kampung berada di tangan anak muda yang mau kembali ke tanah dan laut dengan membawa inovasi.
Pemuda harus merebut peluang program pertanian dan kelautan nasional untuk membangun ekosistem bisnis lokal yang modern.
- Mengembangkan Ekosistem Media Kreatif dan Dokumenter. Sebab, sulbar adalah lumbung narasi yang tidak pernah kering. Dari keindahan filosofis Tenun Sekomandi, Sambu Mamasa, hingga jejak sejarah maritim di situs neolitik Karama, semuanya membutuhkan tangan dingin pemuda untuk mendokumentasikannya.
Pemuda harus bergerak membuat film, tulisan, dan konten budaya yang mampu mengangkat martabat daerah ke panggung dunia, sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif.
- Menjadi Pengawal Kebijakan yang Kritis dan Kolaboratif, sebab pemuda tidak boleh alergi politik dan kebijakan.
Melalui komunitas, lembaga riset, dan ruang-ruang diskusi, pemuda harus aktif mengkritisi jalannya program pemerintah sekaligus menawarkan solusi berbasis data (evidence based advocacy).
Sulawesi Barat tidak akan pernah besar hanya karena belas kasihan program pusat. Daerah ini akan tegak berdiri jika pemerintahnya mampu mengarahkan program nasional demi memperkuat akar rumput, dan pemudanya berani melangkah keluar dari zona nyaman digital untuk mengelola tanah, laut, serta kebudayaannya sendiri.
Saatnya bergerak dari kampung, untuk dunia.
