Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar mengklaim angka stunting turun dari 35 persen menjadi 26 persen dan kemiskinan menurun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Namun, di tengah capaian tersebut, kunjungan balita ke posyandu baru mencapai 70 persen, sementara angka perkawinan anak justru meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen.
Hal itu terungkap dalam evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
Junda mengatakan, penurunan angka stunting menjadi salah satu perkembangan yang dicatat pemerintah daerah. Sebelumnya, angka stunting Sulbar mencapai 35 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024. Sementara angka terbaru sebesar 26 persen mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
“Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.
Rendahnya kunjungan balita ke posyandu menjadi perhatian karena pemantauan pertumbuhan dan kondisi gizi anak membutuhkan keterlibatan orang tua secara rutin. Pemerintah daerah perlu meningkatkan cakupan kunjungan agar kondisi balita dapat terpantau dan penanganan bisa dilakukan sesuai kebutuhan.
Selain stunting, angka kemiskinan Sulbar disebut turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Sementara jumlah anak tidak sekolah berkurang dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Pemprov Sulbar berupaya mendorong anak-anak tersebut kembali mengenyam pendidikan dengan memperhatikan faktor ekonomi keluarga dan persoalan sosial lainnya.
Di sisi lain, angka perkawinan anak meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pastipadu karena persoalan perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, dan stunting dinilai saling berkaitan serta membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait, ini merupakan lingkaran yang harus kita menangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial,” ujar Junda.
Ia menegaskan, sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), penanganan berbagai persoalan tersebut harus dilakukan secara terpadu. Junda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral dan memastikan program yang dijalankan saling mendukung.
“Jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil, tidak, bahwa keberhasilan kita kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Sulbar juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan media dalam mendukung pelaksanaan Pastipadu. Penguatan dashboard digital turut dibahas untuk membantu pemantauan indikator dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
Evaluasi ini menjadi dasar bagi Pemprov Sulbar untuk memperbaiki pelaksanaan program. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan stunting, kemiskinan, dan jumlah anak tidak sekolah, rendahnya kunjungan balita ke posyandu serta meningkatnya angka perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara terpadu. (*)
