Mamuju, Mesakada.com — Pemerintah Kota Bontang menargetkan penghematan anggaran sekitar Rp100 juta setiap bulan melalui penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Kebijakan yang digagas Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, tersebut bertujuan menekan biaya operasional perkantoran, terutama penggunaan listrik yang diperkirakan mencapai Rp29 juta dalam sehari.
Neni mengatakan, kebijakan WFA mulai diterapkan Jumat (9/10/2026). Seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dari luar kantor, kecuali petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Jumat masih tetap dijalankan, tetapi ini untuk menghemat listrik. Sehari bisa Rp29 juta,” kata Neni, Senin (5/10/2026).
Neni menjelaskan, pengurangan aktivitas perkantoran setiap Jumat berpotensi memberikan penghematan cukup besar bagi keuangan daerah.
Jika dihitung dalam satu bulan, pengurangan biaya listrik tersebut diperkirakan mencapai Rp100 juta. Angka itu masih berupa estimasi penghematan, bukan realisasi anggaran.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan pengeluaran operasional tanpa mengurangi pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain menekan beban anggaran, kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya penghematan energi dan pelestarian lingkungan.
Pemkot berharap penggunaan listrik di lingkungan perkantoran dapat dikurangi melalui penyesuaian pola kerja pegawai setiap akhir pekan kerja.
Meski WFA diberlakukan setiap Jumat, Neni memastikan pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan kewajibannya.
Pengecualian tersebut diberikan agar kebijakan efisiensi tidak menghambat masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah.
Neni juga mengingatkan bahwa penerapan WFA bukan berarti ASN mendapatkan tambahan hari libur.
Pegawai tetap diwajibkan menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing meskipun tidak berada di kantor.
Dengan demikian, penghematan biaya operasional diharapkan dapat berjalan beriringan dengan produktivitas aparatur dan keberlangsungan pelayanan publik.
“Yang penting kerjaannya tetap tuntas,” tegas Neni. (ADV)





