Mamuju, Mesakada.com – Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi memastikan kondisi keuangan Pemkab Mamuju masih mampu membayar gaji pegawai di tengah tekanan fiskal yang juga dialami banyak daerah. Meski begitu, TPP yang selama ini didapatkan PNS harus ditiadakan.
Hal itu disampaikan Sutinah sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya yang menyebut ada 490 pemerintah daerah terancam tidak mampu membayar gaji pegawai akibat keterbatasan anggaran.
“Kalau Mamuju alhamdulillah bisa, tapi ya itu TPP PNS tidak ada,” kata Sutinah, Kamis (6/8/2026).
Meski harus melakukan penyesuaian anggaran, Sutinah memastikan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Pemkab Mamuju akan kembali mengangkat sebagian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan karena keterbatasan anggaran. PPPK yang diangkat khusus di Kecamatan Kalumpang dan Balabalakang.
“Apalagi saya ini akan mengangkat beberapa PPPK nakes. Jadi yang kemarin diberhentikan karena anggaran tidak ada, kita angkat lagi sebagian untuk di kecamatan dan puskesmas yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Sutinah, langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis tetap berjalan optimal meski pemerintah daerah masih menerapkan efisiensi anggaran. (*)
