Mamuju, Mesakada.com – Ketua Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB), Pendeta Mardi Tamandalan, menyampaikan lima persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi. Mardi meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap ketertinggalan wilayah Kalumpang dan Bonehau yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Persoalan pertama yang disorot adalah infrastruktur jalan. Mardi menyebut Kalumpang memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, Tana Toraja dan Luwu di Sulawesi Selatan, serta Kulawi di Sulawesi Tengah. Namun, wilayah tersebut masih berstatus daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, infrastruktur jalan ke Kecamatan Kalumpang, yang hanya berjarak 30 kilometer dari tempat kegiatan ini, sampai saat ini belum diaspal,” kata Pdt Mardi, Senin (2/11/2026).
Ia bahkan menceritakan sulitnya akses menuju Kalumpang. Dalam kondisi tertentu, masyarakat harus menyusuri alur sungai. Pengalaman itu juga dirasakan tamu dari Jerman yang berkunjung ke wilayah tersebut dan harus dibantu mendorong kendaraan karena tidak mampu mendaki jalan yang rusak.
Persoalan kedua adalah keterbatasan jaringan internet. Menurutnya, belum memadainya layanan telekomunikasi, termasuk jaringan Telkomsel, membuat masyarakat kesulitan membangun komunikasi dan mengakses perkembangan teknologi di era digital.
Selanjutnya, Pdt Mardi menyoroti minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan. Ia secara khusus meminta Wapres Gibran melihat langsung kondisi puskesmas yang berada di sekitar lokasi kegiatan untuk memastikan kelayakan fasilitas tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau menyampaikan hal-hal seperti ini, kadang-kadang saya tidak dapat menahan emosi saya. Kadang-kadang air mata hampir menetes,” tuturnya.
Persoalan keempat adalah kekurangan tenaga guru. Mardi mengungkapkan, hampir setiap sekolah di wilayah Kalumpang dan Bonehau hanya memiliki satu hingga dua guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan, ia pernah menemukan sekolah yang hanya memiliki seorang kepala sekolah sekaligus guru bantu. Ketika kepala sekolah tersebut harus berobat ke Makassar, kegiatan belajar mengajar terpaksa tidak berjalan karena tidak ada tenaga pendidik yang menggantikan.
Terakhir, Pdt Mardi menyampaikan harapan GKSB untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalam pembangunan kantor sinode. Saat ini, pembangunan kantor tersebut dilakukan secara mandiri melalui semangat gotong royong dan pengumpulan dana dari jemaat serta seluruh warga GKSB.
“Kami sedang membangun kantor sinode secara mandiri, bergotong royong. Dana kami kumpulkan dari jemaat-jemaat bersama seluruh warga GKSB. Untuk itu, kami berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui Bapak Wakil Presiden,” ujarnya.
Lima aspirasi tersebut menjadi gambaran persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kalumpang dan Bonehau, mulai dari akses transportasi, konektivitas digital, kesehatan, pendidikan hingga kebutuhan fasilitas keagamaan. (*)
