Mamuju, Mesakada.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar menyepakati draf final Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat bersama sejumlah perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (29/10/2026). Rapat ini menjadi tahapan penting sebelum Ranperda tersebut diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Abdul Rahim, didampingi Wakil Ketua Pansus Haluddin dan anggota Pansus Andi Muhammad Qusyairy. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi rancangan regulasi dengan mengakomodasi saran dan masukan Kementerian Kebudayaan RI melalui Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
Sejumlah mitra kerja turut hadir, di antaranya Kantor Pelestarian Kebudayaan Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Setelah melalui pembahasan, Pansus menyepakati draf final Ranperda dan menyetujui agar rancangan regulasi tersebut segera diajukan ke tahapan selanjutnya. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kekayaan budaya Sulawesi Barat.
Ketua Pansus Abdul Rahim mengatakan, Ranperda tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.
“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Kebudayaan merupakan identitas dan warisan berharga yang harus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar menekankan pentingnya memastikan kesesuaian substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
Penyelesaian Ranperda ini juga sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.
Melalui regulasi tersebut, pemajuan kebudayaan diharapkan tidak berhenti pada pelestarian tradisi, tetapi juga mampu memperkuat identitas Sulawesi Barat, memperluas partisipasi masyarakat, serta menjadikan kekayaan budaya lokal sebagai potensi pembangunan daerah. (*)
