Mamuju, Mesakada.com — Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan pengumpulan data terkait potensi maladministrasi dalam pelayanan publik di Sulbar. Salah satu instansi yang menjadi objek evaluasi adalah RSUD Sulbar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Ombudsman RI untuk memetakan potensi dan risiko maladministrasi di sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan sejak dini.
Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman melakukan wawancara, observasi lapangan, dan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, tata kelola pengaduan masyarakat, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan.
Sementara itu, Direktur RSUD Sulbar dr. Musadri Amir Abdullah menyambut baik kedatangan tim Ombudsman. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat tata kelola layanan rumah sakit agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen terus meningkatkan mutu layanan dengan menjunjung transparansi dan efisiensi. Kegiatan ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan evaluasi internal agar potensi maladministrasi bisa dicegah sejak awal,” kata dr. Musadri Amir.
Ombudsman menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga edukatif. Melalui kegiatan tersebut, setiap instansi diharapkan mampu membangun budaya pelayanan publik yang bebas dari penyimpangan administrasi, sekaligus memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan terbuka.
Langkah evaluatif Ombudsman RI ini sejalan dengan Panca Daya Kelima Pemprov Sulbar, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan sinergi antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan instansi pelayanan publik, diharapkan upaya membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulbar dapat terus diperkuat. (rls)
