Di sisi lain, ASN juga harus mengubah paradigma. Konsultasi hukum tidak boleh dilakukan hanya ketika telah diperiksa aparat penegak hukum. Justru budaya berkonsultasi sebelum mengambil keputusan penting merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus profesionalisme. Semakin tinggi literasi hukum seorang ASN, semakin kecil potensi terjadinya pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menjaga Martabat Birokrasi
Birokrasi yang profesional hanya dapat tumbuh apabila ASN bekerja tanpa rasa takut, tetapi tetap memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Perlindungan hukum bukanlah bentuk impunitas, melainkan jaminan agar setiap ASN yang bekerja dengan itikad baik memperoleh kepastian dan keadilan.
LKBH KORPRI harus menjadi benteng moral sekaligus benteng hukum bagi ASN Indonesia. Di tengah perubahan sistem pengawasan pasca-KASN, lembaga ini memiliki ruang strategis untuk memastikan bahwa ASN tetap dapat mengabdi secara profesional, independen, dan berintegritas.
Pada akhirnya, menjaga ASN berarti menjaga kualitas pelayanan publik dan menjaga kualitas pelayanan publik berarti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sebab birokrasi yang kuat bukan dibangun oleh rasa takut, melainkan oleh kepastian hukum, integritas, dan keberanian untuk bekerja secara benar. Bagi masyarakat Mandar, keberanian (Taq/Ta’) bukan sekadar nyali, melainkan fondasi moral dan harga diri (Siri’).
Nilai ini menuntut seseorang untuk selalu bekerja dengan benar, jujur, dan berintegritas, pantang menyerah menghadapi kesulitan, serta menjauhkan diri dari jalan pintas atau nepotisme. (*)
Penulis merupakan Camat Sampaga yang kini juga menjabat Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju.
Disclaimer:
Pandangan, pendapat, dan isi tulisan dalam artikel ini adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya serta tidak selalu mencerminkan sikap redaksi. Redaksi hanya menyediakan ruang untuk publikasi karya opini.
