Mamasa, Mesakada.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar mendorong Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Mamasa berperan aktif mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, saat membuka kegiatan Sentra KIM di Mamasa, Kamis (15/10/2026). Ia mengajak komunitas informasi masyarakat tidak hanya menjadi penyebar informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perlindungan sosial (Perlinsos).
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menginginkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial.
Dalam kegiatan tersebut, Ridwan juga memberikan materi tentang Sulbar Digital serta pembekalan mengenai pengembangan organisasi KIM, skema penganggaran, dan peran komunitas dalam mengawal program bantuan sosial.
Ridwan mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas KIM penting agar komunitas mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung program pemerintah.
“Luar biasa antusias dari peserta kita, kemudian kita juga memberikan informasi tidak hanya persoalan pengembangan KIM, tapi juga penganggaran termasuk menyampaikan bagaimana KIM bisa menjadi agen Perlinsos (perlindungan sosial),” ujar Ridwan.
Ia menilai keterlibatan KIM diperlukan untuk membantu meminimalkan kendala teknis serta merespons keluhan masyarakat terkait usulan data penerima manfaat di tingkat desa.
“Ini penting supaya KIM berperan betul-betul optimal dalam berbagai aspek sehingga setiap kebutuhan masyarakat, bagaimana peningkatan kuantitas kemajuan di setiap desa itu bisa diwujudkan,” tegasnya.
Melalui program Sentra KIM, Pemprov Sulbar berharap komunitas informasi masyarakat dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Peran tersebut diharapkan turut memperkuat pengawasan program perlindungan sosial serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh desa di Sulawesi Barat. (*)
