Polewali, Mesakada.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman menggeruduk gedung DPRD Polman. Mereka memprotes lemahnya DPRD Polman merespons sulitnya warga mendapatkan BBM dan elpiji subsidi 3 Kg di Polman.
Massa HMI menilai persoalan distribusi BBM belum terurai meski Pemerintah Kabupaten Polman telah menerbitkan Surat Edaran Bupati terkait pengaturan distribusi BBM bersubsidi. Dalam aksinya, mereka juga menyoroti antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Aksi berlangsung di Gedung DPRD Polman, Jl Andi Depu, Kecamatan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain BBM, massa membawa persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram yang disebut berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer.
Koordinator aksi, Deby Akbar Tamrin mengatakan, Surat Edaran Bupati Polman perlu dievaluasi karena dinilai belum menyelesaikan persoalan antrean di sejumlah SPBU.
“Surat Edaran Bupati perlu dievaluasi karena tidak dapat menyelesaikan uraian antrean di sejumlah SPBU di Polman,” kata Deby dalam orasinya, Selasa (6/10/2026).
Ia juga mempertanyakan ketimpangan antara pasokan BBM bersubsidi yang disebut mencapai 16 ton per hari dengan kondisi yang ditemukan berdasarkan kajian HMI.
“Berdasarkan data yang kami kaji, dalam seharinya pasokan BBM di Polewali Mandar sebesar 16 ton, namun faktanya hanya 8 ton,” ujarnya.
Menurut Deby, persoalan tersebut perlu dibuka secara terang karena antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU.
Selain BBM, HMI juga menyoroti distribusi elpiji 3 kilogram. Massa mempertanyakan kelangkaan elpiji bersubsidi serta harga yang disebut melambung di tingkat pengecer.
Massa aksi, Bahtiar, turut mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polman yang digelar pada hari yang sama. Menurut dia, persoalan BBM belum mendapatkan penyelesaian konkret.
“DPRD cuma bisa RDP, tapi tidak ada solusi. Kalian ini wakil rakyat, tapi amanah itu tidak dijalankan. Persoalan BBM masih buntut,” tegas Bahtiar.
Bahtiar juga menyinggung persoalan distribusi elpiji 3 kilogram yang menurutnya turut dipengaruhi sanksi terhadap salah satu SPBE di Polewali Mandar.
“Masyarakat juga menghadapi persoalan kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi dan harga yang melambung di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Polman, massa kemudian masuk ke ruang aspirasi untuk mengikuti audiensi bersama pihak legislatif dan pemerintah daerah.
Rapat tersebut dipimpin anggota DPRD Polman, Fahry Fadli. Dalam audiensi itu, pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait langkah yang telah dilakukan untuk mengurai persoalan distribusi BBM.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi, termasuk mengantisipasi praktik pelangsiran yang dinilai turut memicu antrean.
“Kami telah membentuk satgas dan telah ditandatangani oleh Bupati Polman,” ujar Agusnia.
Menurut dia, pengawasan di lapangan juga menemukan adanya pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi.
“Hasil pantauan berdasarkan surat edaran, fenomena penjual eceran dan pelangsir, yang ditemukan dengan harga tinggi, adalah fakta yang ditemukan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fadly Fahri mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait persoalan antrean BBM.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan.
“Terkait soal antrean panjang, bukan hanya di Polman. DPRD Polman telah mengeluarkan surat rekomendasi ke pemerintah daerah dengan memberlakukan ganjil-genap berdasarkan STNK,” ujar Fadly. (ifn/ajs)
