Polewali, Mesakada.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, membuat warga terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi.
Kondisi tersebut terjadi di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang berlangsung sejak 7 September hingga 28 September 2026. Meski Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan surat edaran terkait persoalan BBM, antrean panjang dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer masih dikeluhkan masyarakat.
Salah seorang warga Campalagian, Fatur, mengaku terpaksa membeli Pertalite dari pengecer karena tidak sanggup menunggu antrean panjang di SPBU.
“Manrasa sekali gara-gara bensin. Mauki mengantre, panjang sekali antrean. Lain pi dia, matahari panas sekali. Terpaksa beli di pengecerka tadi ini, Rp25 ribu ku belikan satu botol Aqua besar,” tuturnya, Senin (28/9/2026).
Menurut Fatur, harga BBM yang dibeli dari pengecer tersebut cukup memberatkan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan sekaligus mengawasi harga BBM yang beredar di tingkat pengecer.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi BBM dan menindak dugaan praktik pelangsiran yang dinilai turut memperparah kondisi di lapangan.
“Bagus sekali ini kalau pemerintah bentuk tim satuan tugas supaya bisa menindaklanjuti pengecer yang nakal, terutama pelangsir,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang pengecer BBM di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Rahmat, mengaku memperoleh pasokan BBM dari sejumlah pengecer di wilayah Sarampu.
Ia mengatakan BBM tersebut dibelinya dengan harga Rp23 ribu per botol, kemudian dijual kembali di kiosnya dengan harga Rp25 ribu per botol.
“Ambil di Sarampu ka, Rp23 ribu ku belikan. Yah, ku jual mi Rp25 ribu satu botol full,” katanya.
Rahmat mengaku memilih membeli BBM dari pengecer lain karena antrean di SPBU cukup panjang. Selain itu, pembelian BBM di SPBU juga dibatasi, terutama untuk kendaraan roda empat.
“Rp200 ribu ji bisa diambil kalau di SPBU,” ujarnya.
Menurut Rahmat, ia harus menyisir sejumlah pengecer di wilayah Sarampu untuk mendapatkan pasokan BBM. Namun, dalam sehari ia mengaku hanya mampu memperoleh sekitar 20 botol.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan BBM di Polman tidak hanya terjadi pada antrean kendaraan di SPBU. Warga juga menghadapi pilihan membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi ketika tidak mampu mendapatkan pasokan di SPBU.
BBM menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja, berdagang, melaut dan menjalankan usaha. Karena itu, warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan distribusi BBM berjalan lancar serta mengawasi rantai distribusinya.
Masyarakat juga menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi antrean di SPBU, memastikan ketersediaan BBM subsidi, serta menindaklanjuti dugaan praktik pelangsiran apabila ditemukan pelanggaran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait pembentukan Satgas sebagaimana yang diharapkan warga untuk mengawasi distribusi BBM dan menindak dugaan pelanggaran di lapangan. (ifn/ajs)
