Akhir-akhir ini kita dipertontonkan seruan ucapan terima kasih kepada pejabat publik. Misalnya, “Terima Kasih Pak Presiden” dan masih banyak lagi.
Oleh: Ahmad Irfan Fadhil
Saya tidak punya masalah ketika ucapan terima kasih itu disampaikan sesama manusia sebagai bagian dari sikap ramah maupun sopan santun. Menghargai orang lain tentu merupakan hal yang baik.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika rakyat justru diarahkan untuk berterima kasih kepada pejabat publik hanya karena pejabat tersebut menunaikan tugasnya.
Misalnya, sebuah sekolah dibangun menggunakan APBN. Setelah sekolah selesai, rakyat kemudian diminta berterima kasih kepada presiden.
Kok terasa aneh, ya? Bukankah membangun sekolah yang layak memang bagian dari tugas pemerintah?
Uang yang digunakan juga bukan uang pribadi presiden. Itu uang negara, yang dikumpulkan dari berbagai sumber penerimaan negara dan kemudian dialokasikan melalui APBN untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Presiden tentu layak mendapatkan apresiasi apabila kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat. Pemerintah juga patut dipuji apabila sebuah program dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, transparan, atau bahkan mampu memberikan hasil yang melampaui target.
Tetapi jangan sampai kita membangun cara pandang bahwa ketika pemerintah menjalankan kewajibannya, rakyat harus merasa berutang budi kepada pejabat. Sebab, dalam negara demokrasi, relasinya bukan antara pemberi dan penerima belas kasihan.
Pejabat publik diberi mandat untuk mengurus negara. Rakyat memberikan mandat sekaligus membiayai negara melalui berbagai kewajiban sebagai warga negara. Karena itu, ketika sebuah sekolah dibangun dengan APBN, yang terjadi sebenarnya adalah negara menjalankan kewajibannya kepada rakyat.
Bukan presiden sedang memberikan hadiah pribadi kepada rakyat. Saya sendiri tidak alergi dengan ucapan terima kasih. Bahkan saya kira kita memang harus pandai berterima kasih.
Tetapi kita juga harus pandai membedakan mana yang merupakan kebaikan pribadi dan mana yang merupakan kewajiban jabatan.
Saya baru akan merasa perlu mengucapkan terima kasih secara khusus kepada seorang pejabat ketika ia melakukan sesuatu yang melampaui kewajibannya. Ketika ia bekerja lebih dari yang seharusnya. Ketika ia berani mengambil keputusan yang sulit demi kepentingan publik. Ketika ia memperjuangkan sesuatu yang mungkin tidak memberinya keuntungan politik.
Sebab, pejabat publik tidak sedang berbuat baik kepada rakyat dengan menjalankan tugasnya. Ia sedang menjalankan amanah. Dan rakyat tidak semestinya diajari untuk berterima kasih secara berlebihan atas sesuatu yang sejak awal memang menjadi hak mereka.
Kita boleh berterima kasih kepada pejabat. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa dalam demokrasi, pejabatlah yang seharusnya sadar bahwa ia bekerja untuk rakyat. (*)
