Polman, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) kembali turun langsung ke sawah. Dalam kegiatan Rapat Turun Sawah tingkat Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025). SDK menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kemampuan daya beli masyarakat.
Kegiatan turun sawah ini digelar dalam rangka musim tanam rendengan 2025/2026 di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka, yang menjadi salah satu lumbung padi utama di Polman. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Polman Samsul Mahmud, anggota DPRD Provinsi Sulbar, sejumlah pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, serta para kelompok tani.
Dalam sambutannya di tengah petak sawah, SDK menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya memperbaiki sistem irigasi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan harga gabah dan beras di pasar.
“Kalau hulunya sudah bagus, kita bawa ke hilir, yaitu harga di pasar. Harga beras tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, pemerintah yang beli di bawah HPP, tapi kalau terlalu tinggi, dilakukan operasi pasar agar stabil,” ujar SDK.
Ia mencontohkan, jika harga gabah mencapai Rp8.000 per kilogram, maka harga beras bisa melonjak hingga Rp16.000 per kilogram, yang dapat memberatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah menetapkan harga sekitar Rp13.500 agar petani tetap untung dan masyarakat tetap bisa membeli.
“Keseimbangan harga inilah yang menjaga sawah tetap produktif dan petani tetap semangat menanam,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Polman Samsul Mahmud menyebut bahwa sistem irigasi Lakejo menjadi tulang punggung utama sawah-sawah di Tapango. Irigasi tersebut mengairi sekitar 1.250 hektar lahan dan telah meningkatkan hasil panen petani secara signifikan.
“Dulu hasil panen hanya 5–6 ton per hektar, sekarang sudah meningkat jadi 8–9 ton. Itu semua karena sistem irigasi dan perhatian pemerintah yang terus membaik,” ujar Samsul.
Kegiatan turun sawah ini menjadi simbol sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan serta memastikan sawah-sawah di Tapango dan wilayah Sulbar lainnya tetap produktif dan berkelanjutan. (*)
