Mamuju, Mesakada.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terpaksa mengakui kenyataan pahit kalau program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak bisa dibiayai melalui APBD.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Rabu 22 Januari, sebagai respon atas usulan pemerintah pusat yang mengusulkan agar program MBG dibiayai sebagian dari APBD.
Namun, APBD Sulbar, dengan segala keterbatasannya, jauh dari cukup. Jangankan membiayai program ambisius itu, memenuhi kebutuhan dasar saja daerah ini keteteran.
“Contohnya saja, saya punya kewajiban sebagai gubernur membangun jalan provinsi sepanjang 570 kilometer. Satu kilometer itu membutuhkan Rp 4,5 miliar untuk jalan beton. Dalam setahun, kami bahkan hanya mampu mengerjakan kurang dari 10 kilometer,” ujar Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam wawancara yang berlangsung dengan penuh keprihatinan.
Bagi Bahtiar, setiap rupiah anggaran harus dibagi habis. Sebagian besar digunakan untuk menangani permasalahan mendesak yang menghantui Sulbar, seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan masalah kesehatan lainnya.
“Stunting kita masih tinggi, lebih dari 30 persen. Angka kemiskinan ekstrem juga masih sangat tinggi, mencapai 11,2 persen dari total jumlah penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih rendah. Artinya, Sulbar memang sangat membutuhkan bantuan,” bebernya.
Di tengah keterbatasan itu, ia berucap kalau Sulbar justru perlu mendapat bantuan fiskal dari pemerintah pusat. Bahtiar menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, bantuan nyata dari pemerintah pusat menjadi kunci agar kebutuhan mendasar masyarakat Sulbar bisa terpenuhi.
“Secara prinsip, kami tetap mendukung sepenuhnya program MBG ini,” ungkapnya.(*)
