Mamuju, Mesakada.com — Di ruang rapat yang dipenuhi semangat dan harapan, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, memimpin rapat koordinasi pimpinan yang bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintahan tahun 2024 dan merumuskan langkah strategis untuk tahun 2025.
Bertempat di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 10 Januari 2025, rapat ini turut dihadiri oleh Pj Sekprov Sulbar, Amujib, yang dengan penuh antusias mengarahkan arah pertemuan.
Pj Sekprov Sulbar, Amujib menjelaskan, bahwa rakor ini bukan sekadar evaluasi, melainkan juga sebagai persiapan menyambut tahun 2025.
“Ini menjadi awal dan Pj Gubernur ingin mendalami tentang strategi pencapaian target-target di 2025,” ujarnya, menandai betapa pentingnya pertemuan ini untuk mematangkan rencana kerja.
Ia pun mengingatkan bahwa pekan depan, rapat lanjutan akan dilaksanakan, di mana para kepala OPD diharapkan sudah melengkapi data terkait program-program yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Pj Gubernur Bahtiar, dengan penuh ketegasan, menegaskan pentingnya evaluasi sebagai landasan untuk menentukan kebijakan yang tepat.
“Ada capaian yang belum kita capai, ada yang baik dan masih ada yang kurang, ini mesti menjadi evaluasi untuk kita semua,” katanya, sambil mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil harus didasari oleh refleksi mendalam.
Pada kesempatan itu, Bahtiar juga menekankan hal yang tak kalah krusial: transparansi.
“Pemberantasan korupsi adalah atensi utama Presiden Prabowo. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu dalam koridor yang benar, tanpa ada yang perlu disembunyikan,” ujarnya dengan tegas.
Ia pun berharap seluruh OPD lebih mengedepankan prinsip transparansi dalam bekerja, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Menghadapi tahun 2025, Bahtiar mengingatkan bahwa kerja keras dan komitmen akan diuji.
“Pastikan program yang diyakini tidak bermasalah hukum, olehnya penting meninjau kembali apa yang sudah kita tetapkan,” ujarnya, seolah mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang, agar tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Namun, di balik pembahasan tentang regulasi dan kebijakan, Bahtiar juga menyoroti urgensi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Untuk menggerakkan ekonomi adalah investasi, maka 2025 investasi ini harus meningkat signifikan agar perekonomian kita bisa tumbuh. Gerakan sektor swasta atau UMKM,” ungkapnya, menandai bahwa perekonomian yang sehat hanya bisa terwujud dengan adanya dukungan yang kuat terhadap sektor investasi.
Tidak hanya soal ekonomi, Bahtiar juga mengungkapkan dua tantangan besar yang masih harus diselesaikan oleh Sulawesi Barat: kemiskinan dan stunting.
“Seperti stunting, Sulbar saat ini masih di angka 30,2 persen, jika ditarget turun hingga 14 persen maka perlu menonjolkan program-program yang mengarah langsung pada penanganan stunting,” katanya, dengan harapan besar bahwa program-program terkait akan lebih fokus dan terarah.
Ia pun menambahkan, penanganan kemiskinan harus berjalan paralel dengan upaya penurunan stunting, keduanya adalah persoalan yang saling berhubungan.
Tahun 2025 juga menjadi titik tolak untuk pencapaian swasembada pangan.
“Perlu penajaman lagi soal programnya, apa dan berapa uang yang diperlukan. Harus ada skenario untuk menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem, dan skenario untuk swasembada,” pungkas Bahtiar, seakan memberi gambaran jelas bahwa upaya konkret dan terencana sangat diperlukan untuk mewujudkan target-target besar tersebut.
Dengan penuh keyakinan, Bahtiar mengakhiri pembicaraannya, berharap agar seluruh pemangku kebijakan di Sulawesi Barat dapat bersatu padu, bekerja lebih keras dan lebih cerdas, demi masa depan yang lebih cerah bagi daerah ini. (js)
