Mamuju, Mesakada.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju geram melihat nelayan yang telah mengantongi rekomendasi pembelian BBM subsidi justru kesulitan mendapatkan solar di SPBU. Hal itu dapat membuat harga ikan di pasaran melonjak.
DKP Mamuju bahkan menemukan dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan di SPBU Simboro. Nelayan mengaku kesulitan mendapatkan solar, sementara pembelian menggunakan jeriken disebut justru marak pada malam hari.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Mamuju, Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan dari nelayan terkait sulitnya mendapatkan BBM meski telah memiliki rekomendasi.
“Setelah mendapatkan rekomendasi, banyak yang tidak dilayani di SPBU,” kata Yusuf saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Yusuf, keluhan terbaru disampaikan nelayan asal Karampuang. Sebelumnya, persoalan serupa juga dilaporkan nelayan dari Sumare. DKP kemudian mendapat laporan mengenai dugaan penumpukan pembelian BBM menggunakan jeriken di SPBU Simboro. Kondisi tersebut dinilai janggal karena terjadi ketika nelayan justru kesulitan memperoleh solar untuk melaut.
“Kalau malam, jeriken banyak sekali diisi oleh orang yang tidak jelas, bukan nelayan. Sementara nelayannya sendiri tidak diakomodir,” ujarnya.
Yusuf juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan atau pembackingan oleh oknum aparat dalam aktivitas tersebut. Namun, ia menegaskan dugaan itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
“Saya pegang rekamannya. Saya tidak mungkin mengatakan itu kalau tidak ada dasarnya,” ungkapnya.
DKP Mamuju mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap SPBU. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan dan mengumpulkan informasi sebelum menyampaikan hasilnya kepada instansi yang memiliki kewenangan.
Yusuf mengatakan DKP telah melakukan rapat evaluasi dan segera turun ke lapangan. Jika dugaan pelanggaran terbukti, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi kepada kepolisian dan pihak terkait untuk mengambil tindakan.
“Kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak penyidik, kepolisian, untuk melakukan tindakan. Apabila benar, kami akan mengusulkan pencabutan izin yang didapatkan oleh SPBU Simboro,” tegasnya.
Tak hanya SPBU Simboro, DKP juga mendorong evaluasi terhadap SPBU lainnya di Mamuju. Koordinasi akan dilakukan bersama ESDM Sulbar, serta instansi terkait.
Yusuf menilai persoalan BBM saat ini tidak hanya dirasakan nelayan. Masyarakat umum juga menghadapi kesulitan memperoleh BBM.
“Jangankan nelayan, masyarakat umum saja saat ini lagi susah mendapatkan BBM,” katanya.
Namun, kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan nelayan kecil karena solar merupakan kebutuhan utama untuk menjalankan aktivitas melaut. DKP berharap pemerintah provinsi melalui kewenangannya dapat mengevaluasi distribusi BBM di Mamuju, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota. (*)
