Mamuju, Meskada.com – Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menegaskan bantuan benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan pemerintah kepada kelompok tani tidak boleh diperjualbelikan. Ia meminta seluruh bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota kelompok, bukan hanya pengurus.
Hal tersebut disampaikan Sutinah saat membuka kegiatan Molimbo atau Musyawarah Turun Tanam di Lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Senin (10/8/2026).
“Tolong betul-betul dimanfaatkan dengan baik, jangan ada yang memperjualbelikan. Bantuan untuk kelompok harus dirasakan oleh seluruh anggota, bukan hanya ketua kelompoknya saja,” kata Sutinah.
Molimbo sendiri merupakan forum yang lahir dari kearifan lokal masyarakat tani Mamuju. Forum tersebut digunakan pemerintah bersama petani dan penyuluh untuk menyusun strategi musim tanam serta menentukan langkah menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Sutinah menilai Molimbo tidak semestinya berhenti sebagai tradisi tahunan. Forum tersebut perlu menjadi ruang untuk menyatukan pemerintah, penyuluh, dan petani dalam menentukan pola serta waktu tanam.
“Molimbo atau Musyawarah Turun Tanam adalah tradisi kearifan lokal masyarakat tani Mamuju yang telah lama kita jaga bersama. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah, penyuluh, dan petani,” sebut Sutinah.
Musyawarah tersebut membahas sejumlah aspek teknis pertanian, mulai dari perkiraan curah hujan, pemupukan presisi, pemetaan potensi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pemilihan varietas unggul, hingga penetapan jadwal tanam terpadu untuk periode Oktober 2026 hingga Maret 2027.
Sutinah juga menekankan pentingnya keserentakan waktu tanam antarwilayah. Pola tersebut dinilai dapat membantu mengendalikan serangan hama sekaligus membuat pengelolaan pertanian lebih terkoordinasi.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Anggota DPR RI Komisi IV Zulfikar Suhardi, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga meluncurkan proyek perubahan Kepala DTPHP Mamuju bertajuk GERAK LEGOWO MAMUJU. Program ini diarahkan untuk mendorong penerapan pola tanam jajar legowo guna meningkatkan produktivitas padi.
Pemkab Mamuju berharap program tersebut dapat memperkuat produksi pangan sekaligus mempertahankan Mamuju sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulbar. Melalui Molimbo, pemerintah daerah ingin memastikan keputusan mengenai musim tanam tidak hanya ditentukan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi iklim, serangan hama, ketersediaan sarana produksi, dan kesiapan petani. (*)
