Mamuju, Mesakada.com – Pemkab Mamuju menyatakan dukungan terhadap pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Mamuju. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah tuntutan, mulai dari keterlibatan warga lokal (warlok) hingga pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter di Mamuju.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan, Pemkab Mamuju pada prinsipnya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meski demikian, pengelolaan LTJ harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
“Sebagai pemerintah, tentu kami akan mendukung apabila manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya. Kami juga meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan kepada PT Perminas agar bisa melibatkan lebih banyak masyarakat Kabupaten Mamuju apabila kegiatan ini sudah berjalan,” kata Sutinah, di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (10/11/2026).
Selain keterlibatan masyarakat, Sutinah secara khusus meminta agar fasilitas pengolahan atau smelter dibangun di Mamuju, bukan di luar daerah. Menurutnya, lokasi pengolahan akan sangat menentukan besaran manfaat ekonomi yang diterima daerah.
“Pengolahannya atau smelternya kami minta dilaksanakan di Mamuju, jangan di luar wilayah Kabupaten Mamuju atau di luar wilayah Sulbar. Karena tentu akan sangat merugikan kita. Pembagian hasilnya pasti akan sangat berbeda,” tegasnya.
Ia menilai, apabila pengolahan dilakukan langsung di Mamuju, potensi pendapatan yang diperoleh Pemkab Mamuju akan lebih besar dibandingkan jika mineral tersebut dibawa ke luar daerah untuk diolah.
“Jadi akan sangat berbeda apabila diolah di luar wilayah Mamuju atau diolah di Mamuju. Kalau di wilayah Mamuju, persentase pendapatan yang akan diperoleh pemerintah akan lebih banyak. Makanya itu yang saya tekankan. Pokoknya harus diolah di sini,” ujarnya.
Di sisi lain, Sutinah juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan Kabupaten Mamuju, terutama infrastruktur. Menurutnya, apabila pemerintah pusat melihat potensi sumber daya alam Mamuju untuk kepentingan nasional, kebutuhan pembangunan daerah juga harus menjadi perhatian.
“Kalau pemerintah pusat bisa melihat sumber daya alam kami, ada LTJ, pemerintah pusat juga bisa melihat kekurangan kami di sini, salah satunya infrastruktur. Tadi saya minta sama Pak Gubernur agar Mamuju bisa lebih diperhatikan lagi,” ungkapnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Mamuju membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Sutinah berharap rencana pengelolaan LTJ tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Pada intinya, Pemerintah Kabupaten Mamuju akan mendukung karena ini merupakan program prioritas Bapak Presiden. Tetapi dengan catatan, manfaatnya harus lebih banyak,” pungkasnya. (*)
