Mamuju, Mesakada.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengungkap adanya konflik antara mitra penyedia dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sejumlah yayasan yang menjadi penghubung dalam program tersebut.
Ia menyebut, konflik terjadi karena terdapat yayasan yang memperoleh titik dapur MBG tetapi tidak memiliki modal untuk membangun dan mengoperasikan dapur. Yayasan tersebut kemudian mencari mitra yang memiliki modal untuk menjalankan dapur.
“Pada praktiknya ini kami menemukan sebuah fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia bangun dapurnya, keluar biaya,” kata Sudaryono, saat meresmikan SPPG wilayah 3T, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, persoalan muncul ketika dapur telah beroperasi. Mitra yang menjalankan dapur bersama para pekerja SPPG kemudian diminta memberikan setoran atau potongan tertentu kepada yayasan, meskipun yayasan tersebut dinilai tidak memiliki andil dalam operasional dapur.
“Setelah dapur itu beroperasi, itu kemudian si mitra yang menjalankan dapur bersama dengan adik-adik SPP ini, itu kemudian diminta setoran-setoran, potongan-potongan ke yayasan, di mana yayasan itu tidak punya andil apapun dalam operasi yang ada di dapur itu,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata dia, kemudian memicu konflik di sejumlah titik. Bahkan, potongan yang dibebankan kepada mitra disebut berdampak terhadap kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
“Ini kemudian berkonflik, diminta perompreng sekian, perompreng sekian. Ini yang terjadi yang kemudian mengakibatkan di banyak tempat, di beberapa titik, itu kemudian mengakibatkan menu yang disajikan itu menunya jelek,” katanya.
Ia menyebut terdapat mitra yang dikenakan potongan sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000. Menurutnya, potongan tersebut berpotensi membuat pengelola dapur mengurangi kualitas menu karena harus memenuhi berbagai kewajiban setoran.
“Yang terjadi adalah karena dipotong, dia makan, menunya itu dikurangi kualitasnya. Ini tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN disebut telah menyiapkan mekanisme baru dengan memangkas potongan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan operasional dapur. Hubungan antara mitra dan BGN juga akan diperkuat secara langsung.
“BGN telah menyiapkan satu mekanisme bagaimana potongan-potongan yang tidak penting ini harus ditiadakan dan yayasan-yayasan yang merugikan ini harus kemudian ditiadakan dan mitra harus langsung berhubungan dengan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Ia mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra dan dapur MBG saat ini sedang diperbarui. Yayasan yang dinilai tidak memiliki kontribusi dalam operasional maupun pengawasan dapur tidak akan lagi dipertahankan dalam mekanisme tersebut.
“Pokoknya orang-orang yang tidak ada andil, tidak ikut repot, tidak membina, tidak ikut mengawasi, tidak ada andil apapun hanya minta kejar setoran, itu semua akan kita cut loss, namanya akan kita amputasi semua,” ujarnya.
Sudaryono berharap pembenahan tersebut dapat memastikan anggaran program MBG digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur dan menjaga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. (*)
