Mamuju, Mesakada.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju masih menghadapi keterbatasan armada pemadam kebakaran (Damkar) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kondisi tersebut membuat Pemkab Mamuju membutuhkan dukungan dari berbagai instansi dalam menangani Karhutla.
Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi usai apel Satgas Karhutla Mamuju yang digelar di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Rabu (2/9/2026). Sutinah mengungkapkan, armada Damkar yang dimiliki Pemkab Mamuju saat ini hanya beberapa unit.
“Kalau untuk kami sendiri pemerintah kabupaten Mamuju memang masih kekurangan armada, Damkar, cuma beberapa unit. Tapi alhamdulillah kita dibantu oleh teman-teman dari TNI Polri, dari Basarnas juga, dari PMI,” kata Sutinah.
Menurut Sutinah, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala Pemkab Mamuju dalam melakukan penanganan Karhutla. Karena itu, pemerintah daerah mengandalkan kolaborasi bersama TNI, Polri, Basarnas hingga PMI.
“Makanya kenapa kita buat status tanggap darurat ini, biar semua pihak itu bisa bekerja bersama. Karena kalau kami sendiri tidak bisa,” ujarnya.
Ia menegaskan, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemkab Mamuju masih sangat terbatas sehingga penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Pemerintah kabupaten Mamuju sangat terbatas sarana dan prasarananya. Sehingga memang harus kolaborasi,” tegasnya.
Selain Karhutla, Pemkab Mamuju juga tengah menangani dampak kekeringan, terutama masyarakat yang mengalami kekurangan air.
“Upaya pemerintah bagaimana mengurangi beban masyarakat yang memang mereka kekurangan air,” kata Sutinah.
Untuk mendapatkan informasi terkini terkait penanganan Karhutla, Pemkab Mamuju menempatkan Pos Karhutla di Kantor BPBD Mamuju.
“Pos Karhutla itu ada di kantor BPBD Mamuju, jadi teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi terkini itu bisa ke BPBD Kabupaten Mamuju,” pungkasnya. (*)
