Mamuju, Mesakada.com – Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Yuki saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mamuju Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Mamuju, Kamis (29/10/2026).
Dalam arahannya, Yuki meminta setiap perangkat daerah meninjau kembali capaian program yang telah dilaksanakan. Evaluasi harus mencakup ketepatan penerima manfaat, perubahan kondisi ekonomi masyarakat, hingga kendala yang masih ditemukan di lapangan.
“Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya tidak cukup hanya dengan melaksanakan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus kita pastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yuki.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, data yang tidak akurat berisiko menyebabkan bantuan salah sasaran maupun tumpang tindih program antarinstansi.
Karena itu, data kemiskinan harus menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, serta merancang intervensi sesuai kebutuhan di lapangan.
Yuki turut meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan camat, lurah, dan kepala desa agar penanganan kemiskinan berjalan terpadu. Setiap unsur pemerintah diharapkan menjalankan perannya secara optimal untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh penanganan sesuai kondisi mereka.
Melalui evaluasi Semester I Tahun 2026 ini, Pemkab Mamuju diharapkan dapat mengidentifikasi capaian sekaligus kekurangan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
