Mamuju, Mesakada.com — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mengusulkan warga yang berhak menerima Program Listrik Gratis.
Hingga kini, partisipasi desa dinilai masih rendah, padahal data dari desa menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, saat menerima kunjungan Sekretaris Desa Binanga, Kabupaten Majene, Sufriedi, di ruang kerjanya, Kamis (29/01/2026).
Qamaruddin menyebutkan, dari total sekitar 650 desa dan kelurahan di Sulbar, baru sekitar 150 desa atau 23 persen yang telah mengajukan usulan penerima Program Listrik Gratis. Dari usulan tersebut, tercatat lebih dari 17.000 rumah tangga sasaran.
“Ini yang kami tekankan, desa jangan ragu dan jangan pasif. Justru desa yang paling tahu warganya mana yang benar-benar belum punya sambungan listrik sendiri dan layak dibantu,” tegas Qamaruddin.
Ia menegaskan, Program Listrik Gratis merupakan program rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari APBD dan menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, listrik bukan sekadar fasilitas, tetapi kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ketepatan data penerima menjadi hal krusial.
“Kalau desa tidak mengusulkan, kami tidak bisa menjangkau warga yang sebenarnya berhak. Program ini berbasis data dari bawah,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa. Sinkronisasi tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun salah sasaran dalam penyaluran bantuan listrik gratis.
Saat ini, rasio elektrifikasi PLN di Sulawesi Barat telah mencapai 90,97 persen. Namun, masih terdapat lebih dari 9 persen atau sekitar 36.000 warga yang belum memiliki kWh meter listrik sendiri dan masih bergantung pada sambungan listrik tetangga atau sumber listrik alternatif.
“Di sinilah peran desa sangat menentukan. Tanpa data dari desa, upaya mengejar elektrifikasi 100 persen akan sulit tercapai,” pungkas Qamaruddin. (*)
