Polewali, Mesakada.com — Proyek pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) senilai sekitar Rp 2,1 miliar dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) setelah material hasil galian proyek disebut membahayakan pengguna jalan dan diduga memicu sejumlah kecelakaan.
Proyek yang dikerjakan kontraktor pemenang tender, CV Kris Muda, tersebut dilaporkan ke Satlantas dan Kapolres Polman. Sorotan terutama terkait penempatan material berupa bongkahan batu dan pasir di bahu hingga badan jalan di sekitar lokasi pekerjaan.
Material tersebut disebut tidak dilengkapi sistem pengamanan dan rambu peringatan yang memadai. Kondisi itu dinilai membahayakan pengendara yang melintas, terutama pada malam hari.
Risiko kecelakaan disebut semakin tinggi karena sejumlah lampu penerangan di sepanjang lokasi material proyek dilaporkan tidak berfungsi. Akibatnya, pengendara disebut kesulitan melihat keberadaan material yang berada di sisi hingga badan jalan.
Dalam dua hari terakhir, seorang pengendara sepeda motor bersama istrinya bahkan disebut mengalami kecelakaan setelah menabrak material proyek drainase. Korban disebut tidak melihat keberadaan material maupun rambu peringatan di sekitar lokasi.
Korban kemudian dilarikan ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Andi Depu Polewali. Korban dibawa menggunakan kendaraan roda empat milik warga sekitar lokasi kejadian di wilayah Basseang, Kabupaten Polman.
Salah satu korban, Sukriwandi menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, penempatan material proyek di badan jalan harus memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan, termasuk pemasangan rambu peringatan sesuai ketentuan.
“Secara hukum, menaruh material bangunan di badan jalan tanpa rambu peringatan yang memadai sesuai standar, dikategorikan sebagai tindakan kelalaian yang mengganggu fungsi jalan dan membahayakan keselamatan umum. Hari ini kami akan lapor ke APH,” ujar Sukriwandi lewat telepon, Jumat (25/9/2026).
Ia menyebut, apabila pengguna jalan menjadi korban akibat keberadaan material proyek yang tidak diamankan dengan baik, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum, baik dari sisi pidana maupun perdata.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman, Husain Ismail, mengakui pihaknya telah menegur kontraktor pelaksana agar memperhatikan aspek keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan.
Husain mengatakan dirinya telah meminta kontraktor pelaksana, Asdi, untuk memperhatikan keberadaan material hasil galian yang ditempatkan di sekitar jalan.
“Saya tegur kontraktornya Pak Asdi, supaya perhatikan itu material galiannya,” pungkasnya.
Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut tidak hanya dituntut menghasilkan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi juga memastikan proses pelaksanaannya tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan jalan di sekitar lokasi proyek. (*)
