Polda Sulbar Periksa AIM 6 Jam, Telisik Dugaan Korupsi Dana Rohaniawan

oleh

Mamuju, Mesakada.com — Penyidikan dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) senilai Rp4,2 miliar mulai menyentuh mantan kepala daerah. Andi Ibrahim Masdar (AIM) diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar selama kurang lebih enam jam, Selasa (17/11/2026).

Mantan Bupati Polman dua periode tersebut dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran insentif rohaniawan tahun anggaran 2023–2024, terutama proses pencairan dana saat AIM masih menjabat sebagai bupati.

Pemeriksaan terhadap AIM menjadi salah satu langkah penyidik untuk menelusuri bagaimana anggaran miliaran rupiah tersebut dikelola. Termasuk mengurai tahapan penganggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, menjelaskan pemeriksaan AIM merupakan bagian dari pengembangan penyidikan untuk memperjelas pengelolaan anggaran yang kini menjadi objek perkara.

Sebelum memeriksa AIM, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar telah menggeledah Kantor Bupati Polman pada 3 November 2026. Penggeledahan menyasar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen administrasi keuangan, di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk tahun anggaran 2023–2024.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menelusuri alur administrasi dan pencairan anggaran insentif rohaniawan. Penyidik juga mendalami keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan dana tersebut.

Sebelumnya, AIM sempat memberikan tanggapan terkait kasus anggaran insentif rohaniawan Rp4,2 miliar tersebut. Ia menyebut kepala daerah wajib mengetahui anggaran, tetapi untuk persoalan penggunaannya, ia meminta agar hal itu ditanyakan kepada dinas terkait.

Kini, setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar enam jam, keterangan AIM menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengurai proses pengelolaan anggaran tersebut.

Meski demikian, pemeriksaan AIM masih berstatus sebagai saksi. Hal itu tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan ataupun kesalahan dalam dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Publik kini menunggu sejauh mana penyidik dapat mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tersebut, termasuk memastikan bagaimana dana Rp4,2 miliar itu dicairkan, digunakan, dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran hukum. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.