Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar memasang strategi baru usai dana Transfer Ke Daerah (TKD) terpangkas Rp 330 miliar. Pengurangan ini membuat Pemprov Sulbar harus mengambil langkah-langkah efisiensi secara besar-besaran.
Hal tersebut terungkap saat rapat kerja strategis yang dipimpin Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).
SDK menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar. Pengurangan ini membuat pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah efisiensi secara besar-besaran.
“Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp 330 miliar dari dana transfer,” kata SDK.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur SDK menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap akan dipertahankan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” ujarnya.
Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah.
SDK juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta.
“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta,” ungkap SDK.
Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting.
“Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” tegas Gubernur.
Namun, salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
“Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi,” pungkas Suhardi Duka.
Dengan langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar berharap tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sambil terus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (*)
