Jakarta, Mesakada.com – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya mendukung penuh program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos, Jumat (26/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi program perlindungan sosial di daerah dengan tiga program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi mandat Kementerian Sosial. Gus Ipul menjelaskan, pertama adalah DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis sasaran program bansos berbasis payment ID.
Kedua, Sekolah Rakyat yang digagas untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberian makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, serta program Kopdes Merah Putih.
Ketiga, Bansos Tepat Sasaran yang menjamin PKH, sembako, dan PBI-JK diterima kelompok paling membutuhkan, disertai program pemberdayaan ekonomi dan graduasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasinya.
“Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem di Sulbar sekitar 10.000 KK atau 1 persen dari penduduk. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK,” kata SDK.
Ia juga mengungkapkan telah mengajukan tambahan kepesertaan PBI-JK masing-masing 10 ribu per kabupaten, atau total 60 ribu jiwa, guna membantu pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di tingkat kabupaten.
“PR kita adalah mereka yang belum masuk sasaran bantuan padahal miskin. Kami berharap Kemensos dapat membantu menutup gap ini,” tambahnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga Hajrul Malik.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan sosial, dan memastikan pembangunan inklusif di seluruh wilayah. (*)
