Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar menggandeng 17 perusahaan swasta untuk menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan di tiga kabupaten.
Pendanaan program ini sepenuhnya bersumber dari CSR dan sedekah perusahaan, tanpa membebani anggaran pemerintah. Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dilakukan di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (16/10/2025).
Program ini menjadi langkah konkret Pemprov Sulbar dalam menggerakkan peran sektor swasta untuk ikut menanggulangi kemiskinan dan masalah gizi masyarakat. Kesepakatan berlaku untuk periode 2025–2030 dan akan diperluas setiap tahun ke 17 desa baru.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menegaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk keterlibatan nyata dunia usaha dalam pembangunan sosial daerah.
“Kegiatan ini istimewa karena kita melibatkan langsung partisipasi swasta dalam penanganan miskin ekstrem dan stunting. Pembiayaannya sepenuhnya dari perusahaan,” ujar SDK.
Program ini menyasar 445 kepala keluarga kategori miskin ekstrem dan lebih dari 19 ribu warga miskin desil 1–4. Selain itu, intervensi diberikan kepada 814 balita stunting, 2.272 balita berat badan tidak naik, serta ribuan anak penerima bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah.
Bentuk kegiatan mencakup bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif, pelatihan kewirausahaan, pembangunan sarana air bersih dan rumah layak huni, serta dukungan benih perikanan, peternakan, dan perkebunan.
SDK berharap sinergi pemerintah dan dunia usaha ini mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen per tahun.
“Ini langkah kita untuk melibatkan semua pihak. Pemerintah tidak bisa sendiri dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Adapun 17 perusahaan yang berpartisipasi berasal dari Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah, di antaranya PT Manakarra Unggul Lestari, PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Palma Sumber Lestari, Maleo Town Square, dan D’Maleo Hotel Mamuju. (*)
