Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi yang dipimpin Gubernur Sulbar SDK, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar ini membahas penguatan kolaborasi TPID dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Dalam arahannya, SDK menegaskan pengendalian inflasi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang tadinya mampu membeli 10, karena inflasi hanya mampu membeli 5,” ujar SDK.
Ia menjelaskan, arah pembangunan ekonomi Sulbar difokuskan pada dua arus utama, yakni memperkuat sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mendorong pengembangan industri pengolahan dan UMKM agar produk daerah memiliki nilai tambah.
Menurutnya, selama ini sebagian komoditas seperti CPO, biji kakao, dan jagung masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum maksimal.
Karena itu, Pemprov Sulbar mendorong pengembangan industri pengolahan serta keterlibatan UMKM agar pertumbuhan ekonomi benar-benar bertumpu pada ekonomi rakyat.
“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat, bukan hanya mengandalkan investasi besar,” jelasnya.
SDK juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar menunjukkan tren positif. Pada 2024, ekonomi Sulbar tumbuh 4,7 persen, masih di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,3 persen. Namun pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar meningkat menjadi 5,36 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Melalui HLM TPID ini, Pemprov Sulbar berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri. (rls)
