Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat High Level Meetingpengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
Menurut SDK, inflasi Sulbar secara bulanan pada Februari 2026 tergolong baik karena berada pada kategori terendah dibanding sejumlah daerah lain. Namun secara tahunan, inflasi Sulbar masih berada di posisi menengah.
“Pada prinsipnya untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujar SDK.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa komoditas yang memicu inflasi, di antaranya harga emas dan tarif listrik. Dua faktor tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena dipengaruhi kebijakan nasional dan dinamika pasar global.
“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” katanya.
Selain itu, komoditas ikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulbar, khususnya ikan cakalang dan ikan layang. Untuk mengatasi hal tersebut, SDK menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulbar agar menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 guna meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan.
“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027, supaya pasokan bisa mencukupi,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar juga memperketat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, terutama menjelang Idulfitri. Ia menegaskan seluruh jalur distribusi harus dipantau secara intensif agar tidak terjadi gangguan pasokan.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Semua alat disiapkan. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegas SDK.
Selain pengawasan distribusi, Pemprov Sulbar juga meminta adanya penambahan kuota dan kapasitas bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pasokan BBM yang ada saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Barat.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Sulbar optimistis inflasi di daerah itu dapat tetap terkendali. “Target kita inflasi tetap terkendali, di bawah 2,5 persen,” tuturnya. (rls)
