Mamuju, Mesakada.com — Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, belum masuk dalam daftar komunitas yang aktif oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosip) Mamuju.
Kondisi tersebut bukan berarti kedua kecamatan itu sama sekali tidak memiliki KIM. Namun, keberadaan dan aktivitas komunitas di wilayah tersebut belum terverifikasi dengan baik oleh Diskominfosip.
Hal itu diungkapkan Kepala DiskominfosipMamuju, Akhmad Taufiq, saat kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Aula Hotel Yaki, Mamuju, Senin (16/11/2026).
Akhmad menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 78 KIM yang telah terdata di Kabupaten Mamuju. Namun, baru 38 komunitas yang dinyatakan memenuhi indikator verifikasi, mulai dari kelengkapan kepengurusan, SK pembentukan hingga aktivitas di website dan media sosial.
Sementara sekitar 40 KIM lainnya masih dalam proses pengecekan. Bonehau dan Kalumpang termasuk wilayah yang belum memiliki KIM dengan status terverifikasi secara baik.
“Kalumpang dan Bonehau itu belum ada sama sekali, tapi bukan berarti mereka tidak ada KIM di sana,” jelas Akhmad.
Dia mengatakan, proses verifikasi diperlukan untuk memastikan KIM benar-benar berjalan dan memiliki kepengurusan yang jelas. Sebab, pembentukan komunitas tersebut dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa dan kelurahan melalui penerbitan SK kepala desa atau lurah.
Diskominfosipselaku pembina kemudian memberikan pendampingan, termasuk memfasilitasi akses website yang disiapkan kementerian serta mendorong pengurus aktif memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi.
Akhmad berharap, proses verifikasi terhadap KIM yang belum memenuhi persyaratan dapat diselesaikan sehingga jumlah komunitas terverifikasi meningkat pada 2027. Setelah verifikasi, pemerintah daerah juga berencana melanjutkan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus KIM.
Dia menegaskan, pengembangan KIM tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah komunitas, tetapi juga peningkatan kapasitas pengurus agar mampu menjalankan fungsi penyebarluasan informasi di tengah masyarakat.
“Harapannya bukan cuma 38, tapi bertambah jumlahnya di tahun 2027. Terlepas dari kami berusaha agar jumlahnya bertambah, kami tetap fokus pada kualitasnya,” pungkasnya. (*)







