Mamuju, Mesakada.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosip) Kabupaten Mamuju mencatat sebanyak 78 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) telah terbentuk di wilayah tersebut. Namun, dari jumlah itu, baru 38 KIM yang dinyatakan aktif dan terverifikasi secara administrasi maupun kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfosip Mamuju, Akhmad Taufiq, saat membuka kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Aula Hotel Yaki, Mamuju, Senin (16/11/2026). Akhmad Taufiq menjelaskan, pihaknya tidak serta-merta memasukkan seluruh KIM yang telah terbentuk ke dalam kategori aktif. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan kepengurusan, surat keputusan (SK) pembentukan, hingga aktivitas masing-masing komunitas.
Menurutnya, dari 78 KIM yang telah terdata, terdapat sekitar 40 komunitas yang masih dalam proses pengecekan. Karena itu, pihaknya baru bisa mempertanggungjawabkan 38 KIM yang memenuhi indikator keaktifan dan kelengkapan administrasi.
“Kenapa kami cuma menyebut 38 KIM? Walaupun sebenarnya di Kabupaten Mamuju itu ada 78 totalnya, tapi yang kami bisa pertanggungjawabkan dengan sangat baik itu 38,” jelasnya.
Dia mengatakan, pembentukan KIM dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan melalui penerbitan SK kepala desa atau lurah. Sementara Diskominfosip berperan sebagai pembina dengan memfasilitasi akses website serta memberikan pendampingan kepada pengurus.
Selain memiliki akses website yang disiapkan kementerian, anggota KIM juga didorong aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial masing-masing. DiskominfoPers turut membentuk grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi sekaligus distribusi informasi.
Akhmad menyebut, 38 KIM tersebut secara konsisten membantu pemerintah menyebarluaskan informasi pembangunan daerah. Informasi dari berbagai media online yang telah bekerja sama dengan Diskominfosip juga dibagikan melalui grup tersebut untuk diteruskan kepada masyarakat.
Dia berharap, jumlah KIM yang terverifikasi dapat bertambah pada 2027. Namun, peningkatan kuantitas harus diikuti dengan kualitas pengelolaan dan aktivitas komunitas agar KIM benar-benar berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi.
“Kami fokus kualitasnya, bukan cuma kuantitasnya. Kalau kuantitasnya banyak saja, tapi kualitasnya tidak bisa menjadi KIM sebagaimana seharusnya, itu juga menjadi kerugian,” tegasnya. (*)






