Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara rakyat, investor, dan pemerintah. Hal itu sebagai respon polemik tambang pasir yang belakangan mencuat di Sulbar.
Komitmen itu ditegaskan usai rapat tertutup Tim Terpadu Pengendalian dan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 23 Mei.
Wagub Sulbar, Salim S Mengga menerangkan, investasi merupakan salah satu cara mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, ia menegaskan, kehadiran perusahaan harus benar-benar diterima oleh masyarakat, bukan sekadar mendapat izin dari pemerintah.
“Perusahaan harus merasa kehadirannya diterima oleh masyarakat. Bukan hanya diterima pemerintah, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.
Menurut Salim, setiap konflik hanya bisa diselesaikan melalui dialog terbuka dan pendekatan yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
“Harus ada hubungan harmonis antara investor, rakyat, dan pemerintah. Hubungan ini harus dipelihara, jangan ada yang merasa dirugikan,” kata Salim.
Tim terpadu ini direncanakan akan turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi tambang-tambang bermasalah, dimulai dari tiga perusahaan yang saat ini berpolemik yakni PT Jaya Pasir Andalan, PT Alam Sumber Rezeki, dan PT Yakuza Tolelo Nusantara.
“Kita prioritaskan yang bermasalah, tapi nantinya seluruh tambang di Sulbar akan kita evaluasi. Tujuannya agar konflik diselesaikan, rakyat bisa mencari nafkah dengan tenang, dan investor juga merasa aman. Dua-duanya harus kita jaga,” ujar Salim.
Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif saat tim bertemu masyarakat. Bukan menyalahkan, melainkan membangun pemahaman bersama.
“Kita harus bangun rasa saling percaya. Rakyat percaya pada pemerintah, dan pemerintah wajib hadir untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya dengan mendukung investasi yang sehat,” jelasnya. (*)
