Mamuju, Mesakada.com – Tuntutan penyediaan kapal gratis bagi anak sekolah asal Pulau Karampuang yang bersekolah di Kota Mamuju mendapat tanggapan dari Bupati Mamuju Sutinah Suhardi. Sutinah merasa tuntutan itu mestinya dilayangkan ke Pemprov Sulbar.
Sutinah menjelaskan, kewenangan Pemkab Mamuju dalam penyediaan layanan pendidikan hanya mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, seluruh pelajar SD dan SMP di Pulau Karampuang bersekolah di wilayah pulau tersebut. Sementara, pelajar asal Pulau Karampuang yang bersekolah di Kota Mamuju merupakan siswa jenjang SMA yang menjadi kewenangan Pemprov Sulbar.
“Kalau ada yang bilang, kenapa tidak ada kapal untuk anak-anak sekolah? Kebetulan, laporannya Dinas Pendidikan, anak-anak sekolah kita yang kewenangan Kabupaten, SD, SMP, itu di sini semua. Tidak ada yang di kota. Yang adanya itu anak SMA,” kata Sutinah, saat berada di Pulau Karampuang, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, penyediaan akses transportasi bagi pelajar SMA dari Karampuang menuju Kota Mamuju perlu dikoordinasikan dengan Pemprov Sulbar.
“Anak SMA tugasnya provinsi. Tugasnya Ibu Suraida Suhardi (Wakil Ketua DPRD sulbar),” ujarnya.
Sutinah mengatakan, dirinya sengaja mengundang Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi dalam kunjungannya ke Karampuang agar dapat melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar persoalan yang dihadapi warga.
“Kenapa saya undang beliau, biar beliau dengar juga, melihat bagaimana permasalahannya di Karampuang,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat Karampuang terkait kebutuhan kapal untuk anak sekolah dapat diperjuangkan melalui DPRD Sulbar.
“Mudah-mudahan Ibu Suraida bisa mengaspirasikan di DPRD untuk masyarakat yang ada di Karampuang. Mereka sekarang minta itu, akses kapal anak sekolah, itu SMA,” tutur Sutinah.
Sutinah menilai kebutuhan masyarakat Karampuang tidak hanya menyangkut sektor pendidikan dan transportasi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pulau Karampuang. Ia bahkan meminta anggota Komisi IV DPR RI Zulfikar Suhardi hadir dalam pembahasan tersebut karena memiliki keterkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sutinah menyebut, pengajuan pembangunan KNMP di Karampuang sebelumnya telah dilakukan, namun belum lolos.
“Insya Allah tahun depan,” katanya.
Namun, menurut Sutinah, pembangunan tersebut masih membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan.
“Tinggal masyarakat. Tolong masyarakat, kalau bisa jangan begitu. Kalau mau dibangun, dibeli semua itu tanah. Ayo lah hibahkan lah,” ujarnya.
Sutinah mengatakan, pembangunan KNMP nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Karampuang. Ia mencontohkan fasilitas KNMP yang telah dibangun di Sumare, Mamuju.
“Itu keren sekali. Semuanya lengkap di sana. Ada cool storage, ada pelabuhannya juga, ada tempat lelang ikannya, apa semua,” jelasnya.
Menurut Sutinah, fasilitas serupa akan sangat membantu masyarakat Karampuang apabila dapat dibangun di wilayah tersebut.
“Itu bagus. Jadi, tidak akan rugi, kalau KNMP dibangun di sini, di Karampuang. Tinggal lahannya,” pungkasnya. (*)
