Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi dunia pendidikan di daerah ini.
Kali ini, ia menyorot praktik tak sehat yang diduga masih terjadi di balik proses pengangkatan kepala sekolah.
“Saya tekankan juga, jangan ada lagi budaya setoran dan pungutan. Ini terutama kepala sekolah yang menyetor ke kepala dinas, kepala bidang, atau siapa saja untuk sebuah jabatan kepala sekolah. Jangan ada lagi seperti itu,” ujar SDK saat dikonfirmasi, Kamis 2 Mei.
Penegasan itu ia sampaikan juga saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 2 Mei.
Pernyataan itu tak muncul begitu saja. Isu jual-beli jabatan di lingkungan sekolah mencuat di berbagai kabupaten. Gubernur menilai, praktik semacam itu tidak hanya mencederai integritas pendidikan, tapi juga merusak semangat meritokrasi.
Tak hanya itu, SDK juga menanggapi maraknya upaya penyegelan sekolah oleh pihak luar, yang mengaku sebagai LSM atau kelompok masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berhak menutup sekolah secara sepihak.
“Tidak ada yang berhak menyegel dan menutup sekolah, siapapun dia,” tegasnya.
Ia mengimbau pihak sekolah agar proaktif menjaga lingkungan pendidikannya dan tidak tunduk pada tekanan dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kepedulian publik namun bertindak di luar hukum.
“Olehnya saya minta kepada setiap sekolah untuk menjaga sekolahnya. Jangan dibiarkan ada pihak yang datang, seolah-olah LSM, mau menyegel sekolah. Itu melanggar,” tambah SDK. (*)
