Mamuju, Mesakada.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mulai melaksanakan Pemeriksaan Terinci Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan efektivitas program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh daerah, termasuk Sulbar.
Kegiatan tersebut diawali dengan Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu 22 Oktober 2025. Dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menegaskan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan bentuk komitmen BPK dalam memastikan tata kelola dan pelaksanaan program ketahanan pangan nasional berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan dan program pemerintah terlaksana dengan baik dari hulu hingga hilir,” ujar Budi Prijono.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan kedaulatan pangan nasional dapat tercapai.
Menanggapi hal itu, Gubernur SDK menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah BPK RI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap berkolaborasi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program ketahanan pangan di daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Kami memandang kegiatan ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola program ketahanan pangan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar SDK.
Suhardi juga menambahkan, sektor pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan Sulbar yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam memperkuat sistem pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Hasrul Saleh, menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik tahun ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap pemeriksaan ini mendorong kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis data yang akurat dan sistem informasi yang mutakhir,” ujarnya.
Hasrul menegaskan, BPK RI berkomitmen agar hasil pemeriksaan tematik tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat tata kelola, efektivitas program, serta mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu swasembada dan kemandirian pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan nantinya benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan pangan nasional,” pungkasnya. (rls)
