Mamuju, Mesakada.com – Rencana pengembangan tambang logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju harus disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak terkait diminta menjelaskan skema pengelolaan, teknologi pengolahan, dampak lingkungan hingga kepastian manfaat ekonomi bagi warga lokal.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Asosiasi Tambang Sulbar, Arman Supriadi, menyusul pertemuan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dengan Konsul Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor mineral, khususnya pengembangan logam tanah jarang di Sulawesi Barat.
Arman mengatakan, masuknya investor merupakan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, investasi pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk dan potensi mineral yang akan dihasilkan.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama PT Perminas harus menjelaskan secara terbuka bagaimana LTJ akan dikelola, teknologi apa yang digunakan, serta risiko dan keuntungan yang mungkin ditimbulkan bagi daerah.
“Seharusnya pemerintah daerah dan Perminas terbuka kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan LTJ, termasuk dampak positif dan negatifnya. Masyarakat harus mengetahui hal tersebut,” kata Arman, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyoroti penguasaan teknologi pengolahan LTJ yang masih terkonsentrasi pada negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat dan China. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknologi, kemampuan pengolahan, serta sistem pengawasan sebelum proyek tersebut dikembangkan. Jangan sampai Sulbar hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, sementara nilai tambah industri justru dinikmati pihak lain.
“Kami tidak pesimis terhadap investasi. Namun, pengembangan tambang LTJ harus dikaji secara matang dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, penyerapan tenaga kerja hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Jangan Sampai Masyarakat Lokal Hanya Jadi Penonton
Arman juga menekankan pentingnya kepastian keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Investasi harus memberikan manfaat langsung bagi warga di sekitar wilayah tambang, bukan sekadar menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara umum.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan komitmen perekrutan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri pertambangan.
Komitmen tersebut perlu dituangkan dalam perencanaan yang jelas dan terukur. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui berapa besar peluang kerja yang tersedia, jenis keterampilan yang dibutuhkan, serta manfaat ekonomi yang bisa diperoleh daerah.
Selain persoalan tenaga kerja, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama. Aktivitas pertambangan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan demi mengejar nilai investasi.
Pemerintah perlu membuka data geologi, dokumen lingkungan, rencana pengelolaan limbah, serta mekanisme pengawasan kegiatan tambang. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui konsekuensi proyek sebelum kegiatan pertambangan dijalankan.
Ruang dialog juga harus diberikan kepada masyarakat sipil dan kelompok yang menyampaikan kritik maupun keberatan. Perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui penjelasan berbasis data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan LTJ di Mamuju tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau jumlah mineral yang berhasil dieksploitasi. Pemerintah harus memastikan adanya nilai tambah bagi daerah, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, serta pembagian manfaat ekonomi yang adil. (*)







