Mamuju, Mesakada.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar mencatat, angka kematian bayi pada tahun 2025 meningkat menjadi 326 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh gangguan pernapasan, berat badan lahir rendah, serta komplikasi neonatal.
Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan selama masa kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir.
Sementara itu, angka kematian ibu tercatat sebanyak 36 kasus, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antarwilayah, dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Pada aspek gizi, prevalensi stunting di Sulawesi Barat tercatat sebesar 26,8 persen, masih berada di atas target 22 persen. Hal ini menandakan perlunya penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan layanan kesehatan ibu, serta penanganan keluarga berisiko secara lebih intensif dan terintegrasi.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa beberapa indikator layanan dasar masih perlu diperkuat. Kunjungan antenatal K6 baru mencapai 42,51 persen dari target 80 persen.
Imunisasi bayi lengkap berada di angka 50,80 persen. Program Cek Kesehatan Gratis baru terealisasi 15,97 persen. Sementara itu, penemuan kasus TBC mencapai 79 persen, masih di bawah target nasional sebesar 90 persen.
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan dasar, perlindungan kesehatan masyarakat, serta intervensi yang berdampak langsung terhadap penurunan masalah kesehatan strategis menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah.
“Secara umum, capaian indikator kesehatan Sulawesi Barat tahun 2025 menunjukkan tren positif. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus menunjukkan kemajuan,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia juga menyebut, sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Barat telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam peningkatan layanan kesehatan, meski masih diperlukan pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah.
Menutup paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan komitmen DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat pembangunan kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga berisiko, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar, serta penguatan sistem rujukan dan audit kematian maternal dan neonatal.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta mendorong pembangunan kesehatan Sulawesi Barat yang lebih berdampak, merata, dan berkelanjutan pada tahun 2026. (*)
