Mamuju, Mesakada.com – Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju menggelar aksi besar-besaran di kantor Bupati Mamuju. Mereka memprotes kebijakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai tidak proporsional.
Mereka juga menyoroti pembatalan sepihak seleksi PPPK tahap II yang sebelumnya sempat diumumkan. Keputusan tersebut dianggap semakin memperburuk ketidakpastian nasib ribuan tenaga kontrak, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sayangnya aksi mereka tak mendapat respons dari Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, saat aksi digelar di Kantor Bupati Mamuju, Senin (15/9/2025).
Massa pun melanjutkan aksi di DPRD Mamuju. Mereka memasuki ruang sidang paripurna DPRD Mamuju. Sejumlah kursi dewan tampak dikuasai pengunjuk rasa dan sebagian besar duduk bersila di lantai dan kursi tribun.
Ruang sidang yang biasanya digunakan untuk agenda resmi DPRD berubah menjadi arena protes terbuka.
“Pendidikan dan kesehatan adalah sektor vital. Bagaimana mungkin tenaga yang sudah puluhan tahun mengabdi justru diabaikan hanya karena alasan anggaran?” kata perwakilan massa, Muh Ahyar.
Ia menambahkan, pemerintah seolah kehilangan nurani terhadap tenaga kontrak yang selama ini bekerja dengan gaji minim.
“Kami punya keluarga, kami butuh kepastian. Nasib kami kini terlantar, pelayanan pendidikan dan kesehatan juga terdampak,” tegasnya. (*)
