688 Warga Bontang Masuk Data BLT 2026, DSPM Temukan Ketidaksesuaian

oleh

Bontang, Mesakada.com — Sebanyak 688 warga Kota Bontang masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daerah 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kota Bontang memverifikasi dokumen administrasi dan kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan. Pemeriksaan tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini setiap calon penerima.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik perlu dievaluasi. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat diprioritaskan kepada warga yang masih membutuhkan.

“Proses verifikasi tidak hanya berpatokan pada data administrasi, kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga menjadi perhatian. Warga yang kondisi ekonominya telah membaik akan dievaluasi, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan,” ujar Agus Haris, sebagaimana dikutip dari Seputar Fakta, Selasa (29/9/2026).

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan lapangan masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi masyarakat sebenarnya.

Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Sejumlah indikator digunakan untuk menilai kelayakan penerima, termasuk kepemilikan kendaraan, status tempat tinggal, penggunaan listrik, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Penetapan 688 penerima BLT telah melalui empat kriteria verifikasi dengan mencocokkan dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Data penerima juga telah dipadankan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Pemerintah Kota Bontang meminta seluruh perangkat pemerintahan memperbarui data penerima bantuan secara berkala.

Proses pemutakhiran melibatkan ketua RT, kelurahan, kecamatan, serta DSPM untuk memastikan informasi penerima tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pembenahan tersebut juga bertujuan mencegah tumpang tindih penerima berbagai program bantuan sosial.

Program yang menjadi perhatian meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pemerintah lainnya, hingga bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Hasil rapat pleno dan verifikasi lapangan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pemutakhiran data sekaligus penyusunan program bantuan berikutnya.

Pemerintah turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pembenahan data masyarakat penerima bantuan.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kelayakan penerima BLT.

“Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, status tempat tinggal, penggunaan listrik, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat,” terangnya. (ADV)

No More Posts Available.

No more pages to load.