Mamuju, Mesakada.com — Rasio Elektrifikasi (RE) di Sulbar telah mencapai 90,97 persen. Masih terdapat lebih dari 9 persen masyarakat yang belum menikmati listrik PLN, khususnya di wilayah terpencil.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar pun menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan elektrifikasi desa hingga mencapai 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, saat menerima kunjungan Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Izbet Alighorky, di ruang kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Rabu (21/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PLN UP2K Sulbar menyampaikan kondisi ini menjadi fokus utama dalam program percepatan elektrifikasi desa.
Izbet menjelaskan, saat ini masih terdapat 19 desa yang belum berlistrik, terdiri atas 1 desa di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, 2 desa di Kecamatan Bala Balakang, serta 17 desa lainnya yang menghadapi kendala berat akibat keterbatasan akses jalan dan sulitnya mobilisasi material jaringan listrik.
Untuk itu, pada tahun 2025 PLN UP2K Sulbar telah merencanakan pembangunan jaringan listrik di 20 lokasi, sebagai bagian dari strategi mendorong rasio elektrifikasi menuju 100 persen.
Selain pembangunan infrastruktur jaringan, PLN bersama pemerintah juga mengandalkan Program Listrik Desa (Lisdes) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sulbar sebagai instrumen penting dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar menegaskan dukungan penuh terhadap langkah PLN dalam mewujudkan pemerataan akses energi listrik di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten untuk memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju desa-desa yang belum berlistrik, agar program elektrifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Kami mendorong sinkronisasi antara pemerintah daerah, PLN, dan program BPBL Kementerian ESDM, sehingga upaya peningkatan rasio elektrifikasi bisa berjalan seiring dan tepat sasaran,” ujar Bujaeramy.
Terkait status wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di Pulau Karampuang, Dinas ESDM Sulbar menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mengevaluasi sistem penyediaan listrik yang ada, demi menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan listrik bagi masyarakat setempat.
Dinas ESDM Sulbar juga mengimbau kepala desa dan lurah agar segera mengusulkan data warga yang belum memiliki sambungan listrik atau kWh meter mandiri, sebagai dasar pendataan dan pengusulan program listrik gratis/BPBL, guna mempercepat perluasan akses listrik hingga ke tingkat rumah tangga.
PLN terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulbar. (*)
