1.062 Nakes PPPK Paruh Waktu Polman Desak Pemerintah Agar Diangkat Penuh Waktu

oleh
oleh

Polewali, Mesakada.com — Kepastian pengangkatan 1.062 tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), masih menggantung. Mereka mendesak pemerintah agar bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu mulai awal 2027.

Desakan tersebut disampaikan Aliansi Tenaga Kesehatan Polman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pemerintah daerah di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).

Puluhan tenaga kesehatan mendatangi gedung DPRD untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian mereka. Mereka berharap pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat diperjuangkan melalui penganggaran tahun 2027.

Koordinator Aliansi Tenaga Kesehatan Polman, Supriadi, mengungkapkan terdapat 1.062 tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang masuk dalam perjuangan tersebut.

Jumlah itu tersebar di 20 puskesmas serta sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Hajja Andi Depu dan RSUD Pratama Wonomulyo.

“Saat ini ada 1.062 nakes termasuk tenaga teknis. Sehingga ini menjadi desakan kami bahwa di awal 2027 para nakes ini bisa menjadi perhatian untuk bisa penuh waktu,” tegas Supriadi.

Menurutnya, kepastian status kepegawaian menjadi hal penting bagi ribuan tenaga tersebut. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan.

RDP tersebut dibuka anggota Komisi I DPRD Polman, Rahmadi Anwar. Ia mengatakan pertemuan itu menjadi ruang untuk membahas persoalan yang dihadapi PPPK Paruh Waktu sekaligus mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah.

“Hari ini melalui RDP menjadi ruang kita bersama untuk mendiskusikan mengenai nasib PPPK Paruh Waktu agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.

Anggota DPRD Polman dari Partai Perindo, Rudi, juga menyatakan DPRD siap mengawal aspirasi para tenaga kesehatan. Ia menilai keberadaan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga pelayanan publik.

“Tentu sebagai pemerintah tidak akan tinggal diam melihat teman-teman ini sia-sia di mata regulasi dan kebijakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan DPRD akan terus memperjuangkan agar para PPPK Paruh Waktu tersebut mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Kami DPRD yang pastinya akan tetap mengawal teman-teman tenaga kesehatan agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tuturnya.

Namun, harapan pengangkatan pada awal 2027 tersebut belum mendapat kepastian. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Hazbullah, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menjelaskan, mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu masih menjadi pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI. Setidaknya terdapat dua opsi, yakni pengangkatan seluruhnya atau dilakukan secara bertahap.

“Dari aspirasi tenaga kesehatan yang paruh waktu, baik itu dari jajaran kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Ini kami masih menunggu regulasi juknis dari BKN supaya jelas terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Di DPR RI ada yang menginginkan pengangkatan 100 persen, ada juga yang bertahap,” ujarnya.

Dengan belum adanya juknis tersebut, nasib 1.062 tenaga kesehatan dan tenaga teknis di Polman masih menunggu kepastian. Sementara itu, para tenaga kesehatan berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan pengangkatan mereka menjadi PPPK Penuh Waktu mulai awal 2027. (ifn/ajs)

No More Posts Available.

No more pages to load.