Polewali, Mesakada.com — Pemadaman listrik yang berulang di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus menanggung risiko kehilangan omzet hingga kerusakan bahan baku akibat pasokan listrik yang tidak menentu.
Ketua Boyang UMKM, Adam Bidong menyoroti dampak pemadaman listrik yang dinilai semakin membebani pelaku usaha. Ia meminta PLN tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai gangguan teknis, tetapi juga memperhitungkan kerugian ekonomi yang dialami masyarakat.
Menurut Adam, pemadaman listrik dapat menyebabkan aktivitas usaha terhenti, omzet menurun, bahan baku rusak, hingga terganggunya pendapatan keluarga yang menggantungkan hidup dari usaha kecil.
“Jangan hanya melihat pemadaman sebagai persoalan lampu yang mati. Di balik listrik yang padam, ada usaha yang berhenti, omzet yang hilang, bahan baku yang rusak, dan pendapatan keluarga yang terganggu. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pelaku usaha ini?” ujarnya, Kamis (12/10/2026).
Ia menilai, pelanggan selama ini memiliki kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan. Karena itu, masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang layak, stabil, dan memiliki kepastian.
Adam mengingatkan agar tidak terjadi ketimpangan antara kewajiban pelanggan dan tanggung jawab penyedia layanan. Menurutnya, pembayaran tagihan yang dituntut tepat waktu semestinya diimbangi dengan kualitas pelayanan yang dapat diandalkan.
“Kami tidak membutuhkan permohonan maaf yang berulang. Kami membutuhkan penjelasan yang transparan, solusi konkret, dan kepastian kapan persoalan ini diselesaikan. Jangan jadikan kesabaran masyarakat sebagai alasan untuk membiarkan persoalan terus berulang,” tegasnya.
Ia juga mendesak PLN agar membuka penyebab pemadaman secara transparan dan menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi gangguan kelistrikan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Selain PLN, Adam meminta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak tinggal diam. Pemerintah daerah diharapkan ikut mengawal persoalan tersebut, mengingat dampak pemadaman listrik berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“PLN harus memahami bahwa listrik adalah urat nadi perekonomian. Jangan hanya menghitung berapa jam listrik padam, tetapi hitung juga berapa besar kerugian rakyat akibat pemadaman tersebut. Pelaku UMKM ingin berusaha dengan tenang, bukan terus-menerus dihantui ketidakpastian listrik,” ujarnya.
Adam menegaskan, pelaku UMKM membutuhkan pelayanan listrik yang andal serta kepastian penyelesaian persoalan, bukan sekadar permohonan maaf setiap kali terjadi pemadaman. Menurutnya, keberlangsungan usaha masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap upaya perbaikan pelayanan kelistrikan di Polewali Mandar. (*)
