Mamuju, Mesakada.com — Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Mamuju yang gagal terakomodir PPPK Paruh Waktu menolak solusi skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diterapkan di setiap Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mamuju.
Perwakilan Nakes, Jumuriah mengatakan, skema BLUD dinilai tidak adil, terutama bagi tenaga kesehatan yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“BLUD itu tidak adil bagi kami yang sudah lama mengabdi. Ada yang belasan, bahkan puluhan tahun bekerja, tapi justru dibebankan pada mekanisme yang tidak memberi kepastian,” ujar Jumuriah, kemarin.
Menurut Jumuriah, skema BLUD bukan solusi atas persoalan yang dihadapi nakes. Bahkan, sejumlah puskesmas di Mamuju disebut telah menyatakan tidak mampu membiayai seluruh tenaga kesehatan melalui sistem BLUD.
“Beberapa puskesmas seperti di Bambu dan Botteng sudah menyampaikan tidak sanggup membiayai kami secara keseluruhan lewat BLUD,” ungkapnya.
Ia menegaskan, nakes menolak BLUD dan meminta pemerintah daerah membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana kebijakan pengangkatan guru beberapa tahun lalu.
“BLUD itu bukan solusi. Mau tidak mau harus buka PPPK Paruh Waktu. Kami ingin seperti pengangkatan guru dulu, tanpa tes. Ini harus dilakukan,” tegasnya.
Jumuriah juga menilai persoalan ini merupakan tanggung jawab Pemkab Mamuju. “Ini kesalahan Pemkab. Harus bertanggung jawab,” katanya.
