Polewali, Mesakada.com — Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme eksekusi lahan, menyusul insiden salah tangkap yang menyebabkan kepala Puskesmas Alu, Jamaluddin, harus menjalani operasi akibat luka serius di kepala.
Insiden tersebut terjadi saat pelaksanaan eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Jamaluddin, yang diduga tidak terlibat langsung dalam sengketa, mengalami kekerasan fisik hingga kini dirawat intensif di RSUD H. Andi Depu, Minggu 6 Juli 2025.
Dalam kunjungannya ke rumah sakit, Salim S Mengga juga menjenguk sejumlah anggota kepolisian yang turut menjadi korban dalam insiden yang sama. Ia tampak berbincang langsung dengan para korban di ruang perawatan, menyampaikan simpati sekaligus memberikan dukungan moral.
“Kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran penting. Dalam penegakan hukum, aparat memang harus tegas. Kepolisian hanya menjalankan perintah pengadilan, mereka tidak punya alternatif lain,” ujar Salim.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pendekatan represif dalam eksekusi tidak boleh menjadi pilihan utama. Menurutnya, semua pihak yang terlibat, baik pemilik lahan maupun aparat, perlu mengedepankan penyelesaian yang adil dan manusiawi.
“Kita boleh tidak puas, tetapi hindari aksi-aksi kekerasan yang pada akhirnya merugikan semua pihak,” lanjutnya.
Salim juga menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dari kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik lahan tersebut.
“Rakyat, yang juga bagian dari bangsa ini, tidak boleh dicederai. Demikian juga aparat keamanan sebagai pelaksana tugas negara,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mendesak agar setiap pelaksanaan eksekusi lahan ke depan harus didahului dengan investigasi yang menyeluruh serta pendekatan yang lebih persuasif.
“Kita harus evaluasi. Eksekusi sebaiknya melalui tahapan investigasi dan tawaran perdamaian. Kalau semua jalan buntu, baru dipikirkan langkah lain, tetapi tidak boleh dengan kekerasan,” tegas Salim.
Kasus ini pun membuka kembali perbincangan publik mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang berpotensi memicu konflik sosial. Pemerintah provinsi diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam memediasi kasus-kasus agraria yang rentan menimbulkan kekerasan.
Pemerintah Provinsi Sulbar disebut akan terus memantau proses hukum atas insiden ini. Wakil gubernur menegaskan, penyelesaian yang adil harus ditegakkan agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga.
“Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang bermartabat dan tidak mencederai hak asasi siapa pun,” tutup Salim. (*)
