Mamuju, Mesakada.com — Pimpinan Komisariat (Pikom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) menanggapi wacana kritis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kembali mencuat dalam diskursus nasional.
IMM menilai, wacana tersebut berpotensi mengurangi keterlibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Pandangan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual siswa dalam menanggapi dinamika kebijakan publik yang berdampak luas terhadap ekuitas rakyat.
Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Pikom IMM Manajemen Unimaju, Muh. Gibrang, menegaskan bahwa Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam menjaga prinsip partisipasi publik.
“Perubahan mekanisme Pilkada tanpa keterlibatan langsung rakyat berisiko menggeser makna demokrasi dari partisipatif menjadi elitis. Demokrasi tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang memberi ruang bagi warga untuk menentukan pemimpinnya,” ujar Gibrang.
IMM juga menyoroti potensi menguatnya dominasi elit politik apabila Pilkada sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Menurut mereka, kondisi tersebut menghabiskan ruang kepentingan yang sempit serta mengurangi akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat luas.
Selain itu, Pilkada secara langsung dinilai memiliki nilai strategis sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui proses tersebut, warga dapat belajar menilai gagasan, rekam jejak, serta calon kapasitas pemimpin secara terbuka dan rasional.
Sebagai bagian dari elemen akademik dan gerakan mahasiswa, Pikom IMM Manajemen Unimaju mendorong agar setiap wacana perubahan sistem politik dilakukan secara transparan, berbasis kajian ilmiah, serta melibatkan partisipasi publik yang bertujuan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (*)
