Polewali, Mesakada.com – Mantan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM), mengakui bahwa seorang kepala daerah wajib mengetahui anggaran pemerintahan. Namun, ketika ditanya mengenai penggunaan dana insentif rohaniawan senilai Rp4,2 miliar yang kini diusut Polda Sulbar, AIM justru meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada dinas terkait.
Pernyataan itu disampaikan AIM saat merespons keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Andi Bebas, yang menyebut dirinya telah mengetahui persoalan anggaran insentif rohaniawan tersebut sejak 2023.
“Salah itu bupati kalau tidak tahu anggaran. Tapi kalau penggunaannya ya tanya sama dinasnya,” ujar AIM saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
AIM menegaskan, seorang bupati tidak boleh tidak mengetahui anggaran daerah. Menurutnya, pengetahuan terhadap anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Tidak ada itu bupati tidak tahu anggaran. Berhenti jadi bupati kalau tidak tahu anggaran,” tegasnya.
Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai pihak yang menggunakan anggaran tersebut, AIM mengaku tidak mengetahuinya. Dia beralasan, penggunaan anggaran berada pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai pos yang telah ditetapkan.
“Mengenai yang makenya saya tidak tahu, itu dinas masing-masing,” katanya.
AIM juga menyinggung proses pencairan dana yang disebut berlangsung ketika dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Polman. Saat itu, pemerintahan telah dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Polman, almarhum Ilham Borahima.
“Siapa yang ini, kan Ilbor to yang disposisi katanya Ilbor yang suruh cairkan. Tidak tahu saya,” ungkapnya.
Dia bahkan menyebut proses eksekusi anggaran berlangsung pada masa kepemimpinan Ilham Borahima. Karena itu, AIM mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme pencairan dana tersebut.
“Karena kan bukan mi saya yang jadi bupati, Ilbor. Waktu eksekusi kan sudah Ilbor jadi bupati,” tuturnya.
Di sisi lain, AIM mempertanyakan mengapa persoalan dana insentif rohaniawan tersebut baru menjadi sorotan sekarang. Dia menyebut program pemberian insentif rohaniawan bukan program baru karena telah berjalan sejak pemerintahan Bupati Polman sebelumnya, Andi Ali Baal Masdar (ABM).
“Yang jelas itu kan program. Tapi kenapa baru salah sekarang, itu kan sudah 15 tahun, masih ABM kan dana rohaniawan itu. Terus kenapa sekarang baru kacau? Saya kan sudah tidak jadi bupati,” ujarnya.
Meski mengaku tidak mengetahui detail penggunaan dana, AIM tetap mengakui kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap anggaran pemerintahan. Dia menyebut anggaran yang telah disetujui DPRD kemudian ditempatkan pada pos masing-masing.
Diketahui, dugaan korupsi anggaran insentif rohaniawan senilai Rp4,2 miliar di Kabupaten Polman kini tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat. Penyidik telah menggeledah Kantor Bupati Polman pada 3 November 2026 dengan menyasar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode 2023 hingga 2024. Hingga kini, penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. (*)
