Polman, Mesakada.com — Buruknya akses jalan di Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, bukan persoalan baru. Selama kurang lebih 20 tahun, infrastruktur jalan di wilayah tersebut tak kunjung mendapatkan perbaikan memadai.
Dampaknya bukan sekadar menghambat mobilitas warga. Kondisi jalan yang rusak juga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Seorang warga bernama Malai, asal Dusun Pusu, bahkan harus ditandu sejauh 15 Km menuju puskesmas setelah mengalami sakit perut parah.
Kepala Desa Pao-Pao, Hasan mengungkapkan, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak dirinya menjabat sebagai kepala desa pada 2006. Berbagai usulan perbaikan telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum kunjung terealisasi.
“Sejak saya kepala desa dari 2006 karena memang ini jalan tidak pernah baik. Sudah beberapa kali disampaikan di Musrenbang tapi Pemerintah kabupaten beralasan karena masuk di kawasan hutan lindung,” terangnya kepada Mesakada.com, Rabu (18/11/2026).
Menurut Hasan, kondisi tersebut membuat warga harus menghadapi kesulitan setiap kali membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai puskesmas, masyarakat bahkan harus berjalan kaki sekitar 30 menit.
Kondisi serupa juga dialami warga yang hendak menuju kantor desa. Akses jalan yang sulit dilalui kendaraan bermotor membuat aktivitas masyarakat semakin terbatas.
“Seperti kejadian kemarin itu yang mau melahirkan kan biasanya ditandu,” ungkapnya.
Hasan mengatakan, persoalan jalan rusak sebenarnya telah berulang kali disuarakan masyarakat. Bahkan, pemuda Desa Pao-Pao pernah menggelar demonstrasi di Kantor Pemkab Polman untuk menuntut perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur tersebut.
Ia menyebut pemerintah kabupaten mulai memberikan perhatian setelah persoalan itu kembali menjadi sorotan publik. Tahun ini, pemerintah kabupaten disebut berencana membangun tiga jembatan yang menghubungkan sejumlah dusun di Desa Pao-Pao.
“Alhamdulillah dengan kejadian sebelumnya, insyaallah tahun ini akan dibangun jembatan tiga yang menghubungkan dusun Toledan dengan dusun Pusuk,” kata dia.
Hasan menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya juga pernah berupaya melakukan perbaikan jalan secara mandiri. Namun, upaya tersebut terhenti setelah adanya ketentuan bahwa pembangunan di kawasan hutan lindung menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau provinsi.
“Sekalinya turun aturan bahwa Desa tidak bisa kerja karena ini kewenangannya kabupaten atau provinsi sehingga desa tidak lagi bisa mengerjakan jalan itu,” ucapnya.
Hingga kini, masyarakat Desa Pao-Pao masih harus bertahan dengan kondisi akses jalan yang memprihatinkan. Setelah dua dekade berlalu, warga berharap rencana pembangunan tidak berhenti sebatas usulan, tetapi benar-benar diwujudkan agar kejadian warga harus ditandu puluhan kilometer tidak terus berulang. (ifn/ajs)





